Metrotvnews.com, Jakarta: Anies Baswedan, bakal calon gubernur DKI Jakarta, menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Basuki Tjahaja Purnama, bakal cagub petahana, menanggapi langkah Anies dengan bijak.
Ahok, sapaan Basuki, berpesan agar Anies menggunakan data yang valid sebelum berjanji kepada rakyat. Ahok tidak keberatan jika tim Anies meminta data ke PDKI Jakarta.
“Tim suksesnya minta saja data sama kami, kami kan open data. Jangan sampai datanya dibohongi oleh tim sukses,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Dalam kontrak politik, warga meminta Anies melegalisasi kampung yang dianggap pemerintah ilegal. Warga meminta lahan yang sudah di tempati selama 20 tahun diberi sertifikat hak milik.

Dalam surat kontrak politik tersebut Anies juga diminta tidak mengubah perkampungan menjadi pusat perniagaan, apartemen, atau lahan hijau. Jika terpilih, Anies diminta mengedepankan kepentingan warga yang sudah tinggal 20 tahun.

Ahok berpesan agar Anies berhati-hati. Ahok tak ingin Anies terkecoh dengan data yang tidak valid. Untuk itu Ahok menyarankan Anies mengambil data yang dapat dipertanggungjawabkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Biasanya, calon ini tidak menguasai data. Datang saja ke kami. Takutnya data tidak benar dan melakukan yang merugikan dan mempermalukan diri sendiri akhirnya,” ujar Ahok.
Pembenahan bantaran kali atau ruang terbuka hijau salah satu fokus pemerintah DKI di bawah kepemimpinan Ahok. Terbaru, ia memindahkan warga dari bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri ke Rumah Susun Rawa Bebek. Selanjutnya, pemerintah akan menormalisasi Kali Ciliwung.

Pemerintah juga konsen terhadap ruang terbuka hijau. Saat ini, ruang terbuka hijau di Jakarta hanya sekitar 9,98 persen, masih jauh dari target sebesar 30 persen.

Pengamat politik dari lembaga penelitian Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta, sudah jenuh dengan janji-janji dan kontrak politik yang digulirkan bakal calon kepala daerah.

“Kontrak politik langsung dengan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk mendulang suara pemilih. Namun terkadang kontrak politik itu tidak efektif mendulang suara, masyarakat semakin jenuh dan muak dengan janji,” kata Pangi.

Pangi memandang bakal calon kepala daerah yang tidak banyak mengumbar janji politik atau menandatangani kontrak politik justru memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Dia mengatakan, sudah banyak kasus kontrak politik yang ditandatangani calon kepala daerah dengan masyarakat, pada akhirnya tidak dijalankan ketika sudah terpilih.

“Seringkali ujung cerita dari kontrak politik tidak jelas, karena masyarakat cenderung apatis dan cuek setelah calonnya terpilih jadi kepala daerah. Dalam kampanye dan pendidikan politik, cagub kekinian itu tidak
banyak janji, justru kalau banyak janji-janji, publik semakin tidak empati,” ujar dia.

Leave a Reply