Beritagar, Rencana pertemuan dua tokoh penting negeri ini, Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya terlaksana kemarin. Sama-sama mengenakan baju batik, kedua orang ini melakukan pertemuan di beranda Istana Merdeka selama kurang lebih 45 menit. Tak ada jamuan makan siang dalam pertemuan itu. Sang tuan rumah hanya menyuguhi teh dan lumpia. Berbeda saat Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, atau Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat itu, Jokowi mengajak tamunya makan siang bersama.

Menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, hubungan kubu Jokowi dan kubu SBY sempat memanas. SBY, misalnya sibuk mengklarifikasi karena merasa dituding menjadi orang di belakang aksi demonstrasi 411, 211, aksi makar, dan kasus penyadapan komunikasi antara SBY dan Ketua MUI Maruf Amien, dan kasus Antasari Azhar.

Pada awal Februari lalu bahkan SBY saat menggelar jumpa pers secara blak-blakan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika satu hari bisa bertemu, kata SBY, dirinya mengklarifikasi berbagai isu miring yang dialamatkan kepadanya.

Dan pertemuan itu, meski sempat tertunda lama, akhirnya terwujud kemarin. Apakah dalam pertemuan itu SBY melakukan klarifikasi? Tak jelas benar. Kata Jokowi, pertemuan itu membicarakan banyak hal. Namun yang pasti, usai bertemu, kepada media SBY mengaku pertemuan ini, “menjadi ajang tabbayyun (klarifikasi).”

Dalam kesempatan itu SBY juga menegaskan bahwa pihaknya membuka peluang bekerja sama dengan pemerintahan Joko Widodo. “Saya kira, kerja sama politik, apapun itu terbuka,” ujar SBY seperti dikutip Kompas.com.

Selain itu, SBY juga berkomitmen akan berkontribusi bagi negara, khususnya di pemerintahan. “Insya Allah saya akan ambil bagian negara ini, dari pemerintahan ini,” ujar SBY.

Lalu apa?

Pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai pemerintahan akan berjalan mulus setelah pertemuan kedua tokoh itu. “Kita tahu selama ini yang seringkali ‘mengganggu’ atau ‘merecoki’ pemerintahan rezim Presiden Jokowi salah satunya adalah Partai Demokrat,” kata Pangi seperti dilansir Beritasatu.com.

Menurut Pangi, setelah ada pertemuan itu publik mungkin menilai pertemuan itu akan menguntungkan Presiden Jokowi. Sebab selama ini Partai Demokrat adalah partai yang kerap “mengganggu” pemerintah.

Selain itu, kata dia, pertemuan itu bisa juga menjadi sinyal SBY ingin membawa Demokrat masuk ke lingkaran partai pemerintah. Meskipun SBY selalu mengatakan bahwa Partai Demokrat berada di luar pemerintahan.

“SBY mungkin memberi sinyal ingin mengamankan posisi Partai Demokrat. Terutama setelah kalahnya putra mahkota SBY yaitu Agus Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama,” kata Pangi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo membantah pertemuan itu membicarakan kemungkinan partainya masuk ke pemerintahan Jokowi. Sebab, kata dia, sejak awal partainya sudah berkomitmen untuk menjadi partai penyeimbang. Yang jelas, Roy menyebut, pertemuan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia ke depan.

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti tidak menutup kemungkinan dalam pertemuan kedua tokoh nasional itu menyinggung soal Pilkada DKI Jakarta. Mengingat saat ini SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat belum menentukan sikap dukungan kemanapun, baik Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi.

Leave a Reply