Sepeninggalan Sandiaga Uno mendampingi Prabowo Subianto untuk nyapres, kursi wagub DKI sampai saat ini masih kosong dan menjadi perebutan sengit diinternal partai koalisi.

Secara aturan hukum, kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno menjadi hak partai pengusung pasangan kandidat yang memenangkan pilkada tersebut, itu artinya Gerindra dan PKS harus berembuk (konsensus) untuk menentukan dan menyepakati nama yang bakal direkomendasikan ke DPRD DKI untuk mengikuti mekanisme selanjutnya.

Dalam perjalanannya, elite Gerindra beberapa kali menjanjikan kursi wagub DKI menjadi milik PKS sebagai sekutu koalisi utama. Harus kita akui, efektifitas mesin PKS memberikan kontribusi yang nyata bagi kemenangan pasangan Anis-Sandi pada pertarungan kontestasi elektoral di DKI Jakarta.

Bahkan dalam perjalanannya, PKS sebagai mitra koalisi beberapa kali menunjukkan sikap jiwa besar dan sering mengalah terhadap keinginan teman koalisi dengan merelakan posisi cagub Jabar untuk Gerindra.

Tidak hanya itu, merelakan Mardani Ali Sera hanya sebagai Ketua tim pemenangan di Jakarta, merelakan kembali kursi calon wakil presiden ke Sandiaga Uno, merelakan ketua tim pemenangan ke Djoko Santoso yang notabene juga kader Gerindra. Kalau ujung ceritanya, wagub DKI mengantikan Sandi nantinya juga dari kader Gerindra, maka sempurna lah Gerindra memborong semua jabatan.

Sikap mengalah PKS ini bukan tanpa konsekuensi, PKS harus menelan pil pahit kalah di Jawa Barat yang 10 tahun terahir merupakan basis utama PKS.

Sementara di DKI Jakarta, untuk pertama kalinya PKS abstain ke gelanggang politik memajukan kader terbaiknya sendiri di pilkada. Dalam dua pilkada DKI sebelumnya PKS selalu menjadi pemain utama, membaca trend penurunan ini, akan kah PKS kehilangan legitimasi di DKI dan Jawa Barat? 2019 adalah tahun pembuktiannya.

Berkaca dari totalitas PKS dalam koalisi ini semestinya Gerindra perlu kembali mengingat, mempertimbangkan untuk memberikan keleluasaan PKS dalam menentukan dan mengajukan nama wagub sebagai pengganti Sandiaga Uno.

Bagaimana pun dengan majunya Prabowo-Sandi sebagai pasangan capres dan cawapres, Gerindra yang mendapatkan cotail effect berlimpah. Partai Gerindra menang banyak.

Pengisian posisi wagub DKI, pada sisi lain menjadi ujian bagi Gerindra apakah mereka akan kembali “memborong” semua jabatan politik atau justru mau berbagi (power sharing) dengan teman sekutu koalisinya.

Dengan demikian, dibutuhkan langkah ke hati-hatian, salah melangkah dalam mengambil keputusan, resiko ngak main main, jelas akan mempengaruhi ritme dan soliditas (all out) dukungan mesin PKS memenangkan pasangan Prabowo-Sandi. Apa yang bakal terjadi apabila PKS mematikan mesin?

Sebagai mana kita ketahui, Gerindra pada saat ini dalam posisi yang sangat dominan dalam menduduki jabatan strategis mulai dari capres, cawapres dan ketua KTN, semua posisi ini diisi oleh kader Gerindra.

Jika posisi wagub DKI masih jadi incaran Gerindra, argumentasi partai ini terkesan sebagai partai yang rakus dan serakah tak terbantahkan. Situasi ini akan menjadi preseden buruk, secara tak langsung berdampak serius pada soliditas dan loyalitas dukungan partai yang tergabung dalam koalisi tersebut.

Soliditas dan loyalitas yang rendah, menjadikan koalisi ini sulit untuk memenangkan pilpres di tengah persaingan yang sangat ketat, dinamis dan kompetitif.

Dibutuhkan dukungan all out mesin partai dalam memenangkan pertarungan tersebut. Oleh karena itu, partai Gerindra harus siap-siap menelan pil pahit kalah dalam pilpres dan ditinggal mitra koalisinya apabila rakus dan tak mau berbagi dengan teman sekutu koalisinya. Semoga!!!

 

Oleh: Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting
HP: 081266963506