Jakarta, CNN Indonesia — Partai Golkar mungkin selalu mendapatkan ujian politiknya. Setelah tahun lalu keluar dari konflik dualisme kepengurusan dengan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslub Bali 2016, kini sang ketua umum terpilih justru tersangkut kasus.

Tentu bukan hal yang mengejutkan ketika nama Setya tersangkut dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Meski belum menyandang status tersangka, nama Ketua DPR itu sudah masuk daftar cekal ke luar negeri.

Setya pun sempat dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi seperti skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada 1999.

Kasus penyelundupan beras impor dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton hingga kasus dugaan suap pengurusan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6/2010 tentang pembangunan lapangan menembak PON Riau 2012.

Saat Munaslub tahun lalu, Setya yang harus menghadapi tujuh calon pesaingnya di bursa perebutan kursi ketua umum, sempat diadang isu tidak layak mencalonkan diri.

Hal itu lantaran Setya dianggap tidak memenuhi unsur prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela yang diatur sebagai syarat calon ketua umum di AD/ART.

Namun, isu tersebut bukan masalah bagi Setya.

Mantan pria tertampan se-Surabaya 1975 itu tetap melenggang mulus mengalahkan kandidat lain ke kursi ketua umum dengan sederet kontroversi, termasuk menghempaskan perlawanan Ade Komarudin di putaran kedua.

Hembusan Angin Munaslub

Dengan tersangkutnya Setya di kasus e-KTP, internal partai berlambang beringin itu pun mulai sedikit bergolak. Hembusan isu untuk kembali menggelar Munaslub, mulai timbul meski langsung buru-buru ditenggelamkan.

Isu Munaslub tentunya berkaitan dengan status Setya atas kasus e-KTP yang menjeratnya.

Meski belum menyandang status tersangka, ada kekhawatiran Setya lambat laun akan mendapat status tersebut. Hal ini pun sempat diutarakan Ketua Koordinator Bidang Polhukan Golkar Yorrys Raweyai.Kekhawatiran itu bukan tanpa sebab.

Sebagai partai besar, Partai Golkar tengah menghadapi gelaran Pilkada 2018, dan dilanjutkan dengan Pemilu serentak 2019. Pasalnya, Golkar besutan Setya, telah menetapkan target 20 persen suara pada pemilu legislatif 2019.

Status tersangka apalagi terdakwa dikhawatirkan mempengaruhi targetan tersebut.

Sebenarnya, bukan merupakan hal baru dalam Golkar bahwa sang ketua umum dirundung persoalan hukum. Kasus serupa pernah terjadi saat Akbar Tandjung memimpin Golkar pada periode 1999-2004.

Kala itu, Akbar yang juga menjabat sebagai Ketua DPR tersebut pernah terjerat kasus Buloggate pada medio 2000-an. Akbar akhirnya terbebas dari jerat hukum setelah kasasinya diterima Mahkamah Agung.

Saat periode 2004, ketika tongkat komando kepemimpinan berpindah ke tangan Jusuf Kalla, Golkar pun memenangkan pertandingan Pemilu Legislatif.

Walaupun, partai itu sebelumnya mengakui kekalahan dari PDI Perjuangan besutan Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 1999.

Pada 2004, partai berlambang pohon beringin itu ternyata mampu memperoleh 21,58 persen atau 129 kursi di DPR. Artinya, Golkar berhasil mengalahkan PDI Perjuangan.

Walaupun mengalami fase penurunan pada Pileg 2009 dengan hanya mendapat 107 kursi atau 14,5 persen dan 91 kursi atau 14,75 persen pada 2014, Golkar masih menunjukkan tajinya sebagai partai besar yang memiliki basis pendukung tradisional dan loyal.

Golkar belum tergoyahkan di tiga besar partai peraih suara terbanyak saat pemilu legislatif.

Dengan demikian, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consultant Pangi Syarwi Chaniago, kasus e-KTP yang menimpa Setya, tidak akan terlalu berpengaruh banyak terhadap elektabilitas Golkar.

“Kalau Golkar dari dulu saya melihat tidak bertumpu pada figur ketua umum, namun betul-betul mesinnya berjalan dengan baik,” kata Pangi kepada CNNIndonesia.com.

Salah satu contohnya kata Pangi, adalah perolah suara Golkar di Pilkada serentak 2017 yang diklaim mendapat kemenangan di 58 daerah dari 101 wilayah.

“Bahkan kemenangan Golkar dalam pilkada serentak kemarin melampaui PDIP. Bisa kebayang kalau mereka tidak konflik dan solid serta habis energi untuk all out pemenangan, hasilnya mungkin lebih sadis dan kinclong,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pun membantah bahwa kasus e-KTP yang menjerat Setya akan mempengaruhi elektabilitas partai berlambang beringin tersebut. Kasus Akbar pun menjadi referensinya.

“Pada tahun 2004 Golkar menang pileg, ketumnya juga ada masalah, sudah ditahan dan diputus bahkan. Kami optimistis, 2004, bahkan waktu itu hiruk-pikuk politik luar biasa, tapi Bang Akbar bebas dari masalahnya dan berhasil menangkan Partai Golkar,” katanya di kantor DPP Golkar.

Leave a Reply