INDOPOS.CO.ID – Diprediksi akan terjadi dua kepemimpinan ditubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, kedepan. Pasalanya, gelagat itu terlihat jelas dalam rapat paripurna (rapur) yang digelar para Senator, Senayan, Senin (3/4) siang. Bahkan, pembukaan rapat tersebutpun diwarnai kericuhan yang akhirnya diskors beberapa kali hingga berjam-jam lamanya.  

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, situasi DPD saat ini sudah sangat kritis karena berpotensi terjadi perpecahan. Tidak menutup kemungkinan telah terjadi kubu-kubuan dalam tubuh para Senator tersebut.

“Diprediksi bila situasinya seperti itu DPD nantinya akan ada dua kepemimpinan. Karena gelagat tersebut sudah terlihat jelas,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Senin (3/4).

Kubu-kubu yang berkembang, sambung Direktur Voxvol Center itu, terdapat kubu yang mempertahankan bila masa jabatan pimpinan DPD lima tahun dan kubu lainnya menginginkan bila masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun.

“Masing-masing kubu melakukan manuver mulai dari judicial riview ke MA (Mahkamah Agung, red), menghembuskan DPD tak boleh berafiliasi dengan partai politik dan lain sebagainya,” tutur Pangi.

Sejatinya, kata Pangi, pada rapat paripurna ini menjadi klimaks dari masing-masing kubu untuk saling mempertahankan kepentingannya. “Akibat tidak dapat saling mengakomodir tersu

lutlah emosi masing-masing kubu hingga rapat tersebut ricuh,” terang Pangi.

Diketahui, kericuhan terjadi di sidang paripurna DPD RI. Padahal lagu Indonesia Raya yang biasa dinyanyikan sebelum rapat dimulai belum dikumandangkan. Kericuhan antar anggota DPD RI tersebut, terjadi sekitar pukul 14.20 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/4).

Kericuhan yang terjadi berawal dari tindakan senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi yang membacakan surat hasil rapat Panmus, sementara sidang paripurna sendiri belum dimulai. Itu terjadi sekitar pukul 14.30. Padahal, paripurna itu sendiri harus dimulai pada pukul 13.00 seperti tertera dalam undangnnya. 

Informasi, sidang paripurna mengagendakan pembacaan putusan MA, perihal pergantian pimpinan DPD RI. Paripuran kesembilan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas dan Farouk Muhammad. MA mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonanan yang diajukan sejumlah anggota DPD atas judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 tahun 2017 terkait atas pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan memberlaku surutkan kepada pimpinan DPD yang menjabat.

Melalui Putusan MA No 20P/HUM/2017, MA memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun sesuai masa jabatan keanggotaaan dan pemberlakuan surut terhadap ketentuan itu bertentangan dengan UU Nomor 12 /2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, sebagian anggota DPD menafsirkan bahwa putusan MA itu tidak mencabut Tatib DPD tersebut, yakni pergantian Pimpinan DPD selama 2,5 tahun.

Alhasil, saat membacakan putusan, kemudian muncul interupsi dari sebagian anggota DPD. “Ini MA lembaga tertinggi, lembaga negara,” kata GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI mencoba menenangkan peserta sidang, Senin (3/4).

Namun, justru menambah kisruh karena beberapa anggota DPD berebut ingin berbicara di atas podium hingga terjadi kontak fisik dan saling dorong. Beberapa anggota DPD juga sempat terjatuh. Tidak sampai disitu, adu debat kian berlanjut sampai membanting microphone. Sidang diskors sebanyak tiga kali akibat kejadian tersebut dan dimulai kembali pada pukul 20.00.

Leave a Reply