Manuver sebagian kader partai demokrat yang secara terang-terangan “melawan” instruksi keputusan Mejelis Tinggi partai demokrat (MTP), tanggal 10 Agustus 2018 dengan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menunjukkan adanya bau amis tak sedap bahwa partai Demokrat tidak sepenuh hati (all out) mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Apalagi tradisi haluan politik partai demokrat terbiasa menjadi pemain tengah, pada pilpres 2014 misalnya, stempel sebagai “partai penyeimbang” masih melekat di partai tersebut. Pertanyaan sederhana, demokrat dapat untung apa dengan memainkan peran main dua kaki selama ini? Malah sintemen negatif yang didapat, terkesan menjadi partai pragmatis.

Dagelan politik yang tidak “elok” dipertontonkan, seolah-olah mendapat sinyal restu dengan sikap diamnya SBY sebagai pimpinan partai. SBY meng-amini sikap petualang politik kader tersebut.

Bahkan mendapat restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan adanya pernyataan sikap dari beberapa gubernur dan mantan gubernur kader partai demokrat sebagai sesuatu hal yang wajar.

Malah sebaliknya diberikan ‘’dispensasi”, khusus di beberapa daerah, bukan sebaliknya dikasih sanksi (punish) tegas dalam rangka men-disiplinkan kader tersebut.

Demokrat masih khawatir, anggap lah ketua DPD Demokrat Papua sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe diberi sanksi berupa pemecatan, partai demokrat khawatir ditinggalkan kader grassroot dan mempengaruhi suara pileg Demokrat di Papua. Atau memang dari dahulu SBY punya habitus tidak gampang memecat kader petualang politik (political adventure)

Sikap kader dan elite partai demokrat ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, partai demokrat seolah sedang mempertontonkan buruknya manajemen partai secara internal.

Buruknya manajemen partai ini membuat kader partai tidak disiplin dan loyal secara organisasi, sehingga tingkat kepatuhan dan ketaatan pada keputusan partai menjadi sangat rendah. Padahal kunci maju atau tidaknya sebuah partai sangat bergantung seberapa tinggi level kedisiplinan dan loyalitas kader partai tersebut.

Perbedaan pandangan pada dasarnya adalah suatu hal yang lumrah dalam sebuah organisasi, namun jika perbedaan ini sudah dikelola dalam mekanisme internal dan telah melahirkan sebuah keputusan (decision making) sudah seharusnya para kader partai satu suara dan solid memperjuangkan keputusan tersebut.

Artinya, perbedaan itu boleh, debat antar kader silahkan, namun kalau partai sudah memutuskan, maka semua kader harus patuh dan tunduk dengan realitas dan kehendak partai, mengikut pada garis komando partai tersebut seperti keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandi.

Jika kader partai dibiarkan tidak disiplin secara organisasi maka loyalitas kader juga akan cenderung menurun. Berujung pada rendahnya soliditas dan mesin partai karena setengah hati dalam berjuang. Dengan demikian, partai hanya akan melahirkan kader-kader pragmatis dan oportunis.

Di sisi lain, pembelaan dari elite partai (DPP) terhadap kadernya justru semakin menguatkan argumentasi, dengan mengemukakan tiga alasan utama yang sangat absurd.

Pertama; alasan dispensasi, daerah tersubut bukan basis Prabowo-Sandi. Seharusnya jika daerah tersebut bukan basis Prabowo-Sandi (zona sekunder), justru partai demokrat dan partai koalisi harus bekerja keras dan lebih serius lagi untuk membalikkan situasi, memperbesar dukungan dengan berbagai macam taktik dan strategi jitu, bukan malah menyerah pada keadaan.

Kedua; pertimbangan pemilihan legislatif (pileg). Dari argumentasi ini terlihat dengan jelas bahwa partai demokrat hanya memikirkan dirinya sendiri dan mencari selamat sendiri.

Logikanya mesti dibalik, justru dengan pilpres dan pileg yang dilakukan secara serentak momentumnya yang tepat bagi partai demokrat (testing on the water) memperkuat basisnya untuk mengarahkan dukungan pada pasangan presiden yang mereka dukung bersama partai koalisi bukan justru malah mengarahkan dukungan pada kandidat lain.

Ketiga; isu politik identitas. Argumentasi ini juga tidak sejalan dengan sikap partai koalisi yang secara umum ingin meminimalisir politik identitas. Namun partai demokrat dengan sadar atau tidak tetap akan memainkan politik identitas dikantong-kantong suara yang menguntungkan partai demokrat secara elektoral, jelas ini pragmatisme dan transaksional politik sesaat.

Oleh karena itu, sikap kader partai demokrat yang berseberangan dengan keputusan partai terutama mantan kepala daerah (yang masa jabatannya akan segera berakhir) dan yang baru dilantik juga mengindikasikan adanya bau amis “tekanan” politik yang memaksa mereka harus realistis menentukan sikap politik untuk mengamankan posisi politiknya.

Sudah menjadi rahasia umum, para mantan kepala daerah atau yang baru dilantik akan berhadapan dengan situasi serba dilematis berhadapan dengan proses hukum, karena mencari pejabat publik yang “bersih” adalah barang langka di negeri ini.

Trend berbondong-bondongnya kepala daerah dan mantan kepala daerah mendukung incambent patut dicurigai dalam kondisi ditekan sebab mereka butuh sabuk pengamanan dari rezim berkuasa.

Kelemahan ini tentu akan menjadi senjata ampuh sebagai alat penekan, karena ada kartu truf yang akan menjinakkan, di tangan orang yang punya kuasa birokrasi dan tekanan politik bisa dimainkan.

Selain itu, bagi kepala daerah yang baru menjabat atau melanjutkan untuk periode kedua, politik anggaran juga bisa dimainkan lawan politik yang sedang berkuasa.

Sangat efektif untuk mengendalikan dan menaklukkan yang berseberangan dengan satu mantra ajaib “penghematan anggaran”, maka jadi-lah kepala daerah tertentu ajang cemoo-han rakyatnya sendiri karena tidak mampu merealiasisikan program dan janji kampanye sebab anggaran yang yang dikeloa terbatas.

Oleh karena itu, partai demokrat perlu memberikan sanksi pada kader yang membelot, tidak taat dan tidak disiplin pada keputusan partai. Justru adanya dispensasi, demokrat masuk dalam jebakan batman, bunuh diri dan berbahaya bagi masa depan partai demokrat. Tak ada untungnya main dua kaki, main di tengah! Bukan kah partai demokrat sudah merasakannya?

 

Oleh: Pangi Syarwi Chaniago
Pengamat Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting
HP: 081266963506

Leave a Reply