INDOPOS.CO.ID – Partai Golkar menyatakan mendukung jika Sekretaris Jenderal (sekjen) partainya, Idrus Marham masuk kabinet Jokowi/JK pada reshuffle 16 Agustus 2017 mendatang. Dukungan itu datang Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Roem Kono.

“Sangat bagus itu, kita sangat mendukung jika Pak Idrus jadi menteri,” kata Roem Kono kepada INDOPOS, Jumat (11/8).

Terlebih, kata Roem Kono, tugas seorang politisi itu adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Idrus sebagai politikus memang berkewajiban terkait hal tersebut. “Berarti pemerintah sudah sangat percaya kepada Partai Golkar dan menganggap partai berlambang pohon beringin sudah sangat mampu mengemban tugas negara itu,” tutur Roem Kono.

Walau demikian, lanjutnya, mengenai benar tidaknya Idrus menjadi seorang menteri menggatikan Sofyan Djalil adalah hak preogratif Presiden Joko Widodo. Partai Golkar tidak akan mencampuri hak tersebut.   

“Reshufflekan hak preogratifnya presiden. Jadi kita pasrahkan saja kepada Pak Jokowi dan mendukung kebijakannya sampai selesai masa jabatannya nanti,” imbuhnya.

Secara terpisah, pengamat politik Syarwi Pangi Chaniago justru menilai Najwa Shihab dan Idrus Marham tidak cocok masuk di Kabinet Kerja-nya Jokowi-JK. Akan merugikan Jokowi jika keduanya diangkat jadi menteri.

“Kalo saya menyatakan ketegasan bahwa Najwa Shihab tak memiliki kapabilitas sebagai menteri, terlebih lagi sebagai Mensos. Begitupula Idrus Marham yang saya kira tidak bisa berkonsentrasi dengan tugasnya sebagai Sekjen Golkar. Itu akan merugikan Jokowi yang membutuhkan kerja cepat di kabinet,” ujar Pangi kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (11/8).

Pangi mengutarakan bahwa anak dari Quraish Shihab itu tak memiliki jam terbang di dunia politik ataupun dalam  mengelola pemerintahan. “Dia (Najwa) memang mahir dalam acara talk show di acara televisi. Tapi cuma mengandalkan itu semua jauh untuk prasyarat menjadi seorang menteri,” cetusnya.

Tak hanya itu, alumni master Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menyatakan, kementerian sosial dianggap menjadi ujung  tombak keberhasilan pemerintahan Jokowi. Ini dikarenakan kerja kementerian ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya problem sosial kelas menengah ke bawah.

 “Atas dasar itu, untuk duduk di kementrian ini tidak lah cocok jika diisi oleh Najwa yang memang jam terbangnya atau pemikirannya dalam mengurai sengkarut permasalahan sosial rakyat dari hulu ke hilir tidak pernah terdengar publik,” ujarnya.

Selain itu katanya, keberhasilan kementerian ini akan mampu mendongkrak elektoral Jokowi di Pilpres 2019. Makanya dibutuhkan orang yang  sangat tepat. “The right man on the right place,” tambahnya.  

Secara terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo enggan berkomentar banyak ketika ditanyai soal isu reshuffle dirinya dari kabinet kerja Jokowi-JK. Apalagi, menurut Eko reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.  Apapun keputusan Presiden Jokowi akan tetap didukung.

” Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Apapun keputusan Presiden harus didukung,” ujar Eko Putro Sandjojo dalam pesan singkat WhatsApp kepada INDOPOS, Minggu(13/8).

Leave a Reply