Jakarta, HanTer –  Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, hak angket oleh DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat lalu, semakin membuat prahara. Menurut dia, rencana itu jelas sebagai upaya untuk mengamputasi dan menjinakkan KPK.
 
“Hak angket memang hak DPR ya, tapi hak angket tersebut cuma terkesan hanya untuk mengamankan anggota DPR yang tersangkut kasus KTP-el,” kata Pangi di Jakarta, Senin (1/5/2017)‎.
 
Pangi mengatakan, hak angket juga disebut sebagai akal-akalan DPR untuk melemahkan KPK. Hal itu, kata dia, jelas-jelas merupakan bentuk intervensi pada KPK.
 
Ia berharap, jangan sampai muncul anggapan dari masyarakat, bahwasanya hak angket itu sebagai upaya melindungi anggota DPR yang terseret kasus mega korupsi KTP-el.
 
“DPR makin hari makin gamang dan gagap menghadapi KPK, bertambah rusak citra DPR di mata publik. Ambisi ingin merevisi UU KPK, dan mengurangi anggaran KPK juga bukti lain bahwa DPR ingin jatuhkan KPK,” tegas Pangi.
 
Sebelumnya DPR telah menggelar rapat paripurna usulan hak angket. Hal itu dilakukan, pasca KPK menolak desakan Komisi III DPR RI untuk membuka rekaman Miryam S Haryani yang menjadi saksi penting kasus KTP-el.
 
Walk Out
 
Fraksi Gerindra DPR RI tak sepakat dalam menanggapi usulan hak angket tersebut‎. Bahkan, bentuk ketidaksepakatan tersebut ditunjukkan melalui sikap walk out.
 
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan, apa yang dilakukan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna merupakan bentuk dukungan terhadap KPK. Menurut dia, ‎bagaimanapun juga lembaga anti rasuah harus didukung dalam memberantas tindak pidana korupsi.
 
“Sejak awal Gerindra menolak hak angket terhadap KPK. Apalagi dalam prosesnya kami mencium angket ini dipaksakan,” tegas Andre di Jakarta (1/5/2017).
 
Menurutnya, sesuai instruksi Ketua Umum Partai Gerindra,  Prabowo Subianto bahwa KPK harus didukung dalam memberantas korupsi. Bukan sebaliknya dilemahkan posisinya.
 
“KPK itu ujung tombak pemberantasan korupsi, kalau posisinya terus dilemahkan bagaimana ke depan? Kita harus proporsional dalam melihat masalah ini,” ujarnya.
 
Intervensi
 
Sementara itu, ‎Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, usulan hak angket KPK yang menolak untuk membuka rekaman Miryam S. Haryani dicurigai sebagai upaya mengintervensi proses hukum. Padahal, kata dia, proses hukum kasus korupsi E-KTP yang berlangsung di KPK jelas tidak bisa diintervensi. 
 
“Wajar jika pengesahan hak angket di DPR dicurigai sebagai upaya mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di KPK,” kata Adi melalui pesan singkat di Jakarta.
 
Menurut Adi,  KPK sangat potensial dilemahkan oleh politikus di Senayan tersebut. Pasalnya, bukan kali ini saja DPR ngotot ingin mengevaluasi kinerja KPK.  
 
Adi juga menyatakan hak angket yang diusulkan DPR itu mengindikasikan ada peristiwa penting yang terjadi saat ini, terutama menyangkut kasus korupsi E-KTP diduga melibatkan politikus DPR.
 
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa KPK tidak akan memberikan rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani di luar persidangan terkait dengan kasus E-KTP.

Leave a Reply