AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan bahwa usulan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR terkait kasus e-KTP adalah sebuah hal yang sah-sah saja. Pasalnya, hal tersebut merupakan hak yang dimiliki DPR, selain dari Hak Interpelasi dan lain sebagainya.

Akan tetapi, Pangi pun mempertanyakan, apakah Hak Angket yang diusulkan oleh DPR tersebut sungguh memiliki motif untuk mengusut tuntas kasus e-KTP ataukah ada misi lain di belakangnya, yaitu untuk mengamankan anggota DPR yang tersandera kasus e-KTP.

“Tetap, DPR dalam hal melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi yang cukup memadai (soal e-KTP) tak bisa sendiri, harus bekerjasama dengan kepolisian, KPK dan Kejaksaan,” ungkapnya kepada Akurat.co, Jakarta, Sabtu (29/4).

Pangi mengatakan, selama Hak Angket tersebut memiliki tujuan murni untuk menuntaskan kasus e-KTP sampai ke akar-akarnya, dan agenda besarnya adalah untuk pemberantasan korupsi, maka Hak Angket itu patut didukung dan diapresiasi.

“Namun berbeda kalau kemudian agenda setting adalah untuk melindungi Anggota DPR yang tersandera kasus tersebut,” ujarnya.

Kendati demikian, Pangi pun mengajak semua pihak untuk tetap berpikir positif bahwa Hak Angket tersebut murni untuk mencari keadilan dan menegakkan hukum.

“Yang kita khawatirkan agenda Hak Angket masuk angin, lebih kental aroma politisnya untuk menghilangkan bukti atau membangun opini atau pembelaan membabi buta dalam rangka melindungi sahabat dan elite di DPR,” katanya menambahkan

Leave a Reply