JAKARTA- Tentu saja ini akan menjadi kabar gembura bagi partai politik. Jika nantinya Pansus RUU Pemilu menyepakati pengajuan calon presiden (capres) di Pilpres 2019 tanpa presidential threshold, setiap partai peserta Pemilu 2019 bisa mengajukan calon presiden.

Lalu partai politik mana saja yang berpeluang memajukan capres? Direktur Eksekutif Voxpol Cetre Pangi Syarwi Chaniago secara gamblang menjelaskan semua ketua umum (ketum) partai peserta pemilu akan berpeluang dimajukan oleh parpolnya.

Namun, lanjutnya, ada dua parpol yang kemungkinan sudah diyakini tak akan memajukan pimpinan partainya, yakni Golkar dan PDI Perjuangan.

Golkar misalnya, sosok sang ketum, Setya Novanto sudah berat dimajukan sebagai capres ataupun cawapres mengingat track record-nya yang terhitung cacat di mata publik dalam berbagai kasus dugaan korupsi. Salah satunya yang saat ini santer kasus korupsi e-KTP.

”Setnov boleh saja dulu selamat dari kasus Papa Minta Saham, kini ia didera kasus e-KTP,” ujar Pangi dalam bincang-bincangnya dengan INDOPOS (Jawa Pos Group).

Jika nanti memang ternyata Setnov dinyatakan ikut terlibat dalam kasus e-KTP dan dirinya tersingkir sebagai ketum Golkar lewat Munaslub, dia pun menyangsikan partai beringin ini akan mempunyai calon yang potensial dimajukan sebagai capres.

”Untuk saat ini Golkar belum mempunyai sosok yang mampu menyedot perhatian publik. Selain itu, Golkar pun sudah jauh-jauh hari mengumumkan akan mendukung Jokowi di 2019,” tuturnya.

Bagaimana dengan PDIP? Pangi turut menjelaskan bahwa partai pemenang pemilu 2014 ini juga tidak akan mungkin memajukan ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri untuk maju di capres 2019.

Selain karena sudah ada Jokowi sebagai incumbent. “Dan PDIP juga condong akan kembali dukung Jokowi,” tukasnya

Beda halnya dengan parpol pendukung pemerintah lainnya, Pangi pun menerangkan semua ketum partai berpeluang maju jadi capres.

”Biasanya kursi ketua umum parpol, otomatis kursi capres. NasDem bisa Surya Paloh, PAN bisa Zulkifli Hasan, PKB bisa Cak Imin, PPP bisa Romi (Romahurmuziy), Hanura bisa Wiranto. Begitupula parpol di luar pemerintah. Gerindra dengan Prabowonya, PKS bisa Sohibul Iman,” terangnya.

Sedang Demokrat sudah tidak bisa lagi mengusung SBY jadi capres karena sudah dua periode menjadi presdien.

Lalu mengenai kemungkinan dihapusnya preshold ini, pengajar UIN Syarief Hidayatullah ini juga mendukung hal tersebut.

Baginya, penghapusan ambang batas syarat calon presiden sudah sesuai dengan putusan MK yang menginginkan adanya Pemilu Serentak di 2019.

Leave a Reply