Jakarta – Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain merupakan keniscayaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini memiliki keberanian mewujudkan hal tersebut.
“Pemindahan ibu kota ini yang kita tunggu. Saya yakin presiden Jokowi adalah presiden yang berani. Kita angkat topi kalau presiden berhasil memindahkan ibu kota ke daerah di Kalimantan, lalu Jakarta tetap sebagai pusat bisnis dan ritel keuangan,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (4/7).
Diungkapkan, wacana pemindahan ibu kota sudah digaungkan Presiden RI pertama, Sukarno. Pangi menyatakan, hanya Jokowi yang dapat melanjutkan ide dan gagasan Sukarno tersebut.
Menurutnya, Sukarno ketika itu mempunyai pertimbangan matang dan alasan jelas untuk memindahkan ibu kota.
“Pada waktu itu Jakarta belum padat dan macet, namun sudah punya wacana pemindahan ibu kota. Saat ini sudah tak relevan lagi mempertahankan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis,” ujar Pangi.
Dia menambahkan, Jokowi kelak akan menorehkan sejarah apabila merealisasikan pemindahan itu.
“Kalau Presiden Jokowi berhasil memindahkan ibu kota, maka ini akan menjadi sejarah dan akan dicatat generasi Indonesia,” imbuhnya.
Dia optimistis masyarakat Indonesia mendukung pusat pemerintahan baru. Ibu kota yang memiliki gedung presiden dan kementerian dalam satu komplek pemerintahan. Hal ini sama seperti di Malaysia.
“Putra Jaya menjadi pusat pemerintahan dan Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan,” ucapnya.
“Saya yakin pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan akan berjalan mulus dan sukses walaupun tetap ada tekanan. Namun Presiden Jokowi akan melawan tekanan tersebut karena Jokowi presiden yang tegas dan berani mengambil sikap dan keputusan.”
Pemerintah Sudah Pikirkan
Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, wacana pemindahan ibu kota telah dibahas rinci bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7). Seluruh kajian, termasuk skema pendanaan ditargetkan rampung pada tahun ini.
Pada 2018 atau 2019, menurut Bambang, sudah dimulai kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Dijelaskan, terdapat beberapa aspek yang dikaji. Misalnya, penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
“Utamanya Bappenas yang lead (koordinator) bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya,” ujar Bambang di kantornya.
Meski begitu, ia enggan menyebutkan kota atau daerah yang bakal menjadi pusat administratif pemerintahan. Pemerintah juga membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk membangun.
“Mungkin butuh waktu 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung-gedung pemerintahnnya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, wacana pemindahan ibu kota tak perlu dipersoalkan. “Wacana itu kan sudah cukup lama, sudah dipikirkan Bung Karno (Sukarno). Tidak ada masalah dengan wacana,” kata Tjahjo.
Menurutnya, Bappenas memang diminta Presiden mempertimbangkan seluruh aspek.
“Ibu kota, pusat pemerintahan kan menyangkut kantor negara sahabat, lembaga negara, TNI/ Polri. Membangun infrastruktur pemerintahan tidak mudah,” ujarnya.
