JAKARTA – Pemerintah sepakat dengan keinginan partai politik (parpol) untuk menaikan bantuan dana bagi parpol menjadi 1.000 rupiah per suara yang pelaksanaannya akan dilakukan mulai tahun 2018. Kenaikan dana bantuan ini dak hanya mendapat sambutan positif dari elit parpol, tapi juga diapresiasi oleh sejumlah pengamat politik.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan kenaikan bantuan dana Parpol itu harus disertai dengan revolusi mental dari para politisi. Hal ini diungkapkan mengingat bukan rahasia lagi dalam mencari tambahan baik partai ataupun kadernya kerap meminta pada pengusaha, khususnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Selama ini yang terjadi dana parpol banyak disuntikkan dari BUMN, seringkali BUMN menjadi sapi perahan atau ATM parpol demi menghidupkan dan membiayai parpol. Maka jika dana parpol naik, hal itu tidak boleh ada lagi,” kata Pangi dalam keterangan di Jakarta, Rabu (5/7). Pengamat ini pun menilai kenaikan dana parpol 1.000 rupiah per suara masih logis serta memiliki infrastruktur dan substruktur parpol cukup besar.

”Misalnya sekali kongres atau penyelenggaraan muktamar dana yang dihabiskan untuk biaya penginapan hotel dan biaya makan cukup besar cost politiknya, dari mana anggarannya kalau bukan dari dana kas parpol,” ucapnya. Menurutnya, karena sejumlah hajatan parpol yang sangat besar dananya itu, maka terjadi persekongkolan jahat dengan elite, direktur ataupun komisaris badan usaha milik negara untuk menghidupkan parpol.

Namun, katanya, ada beberapa catatan untuk mengiringi kebijakan itu. Pertama, bagaimana transparansi anggaran dana parpol 1.000 rupiah per suara bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, adanya jaminan sehingga petugas parpol tidak lagi rajin pada tugas ilegal dan memotong anggaran siluman untuk menutupi atau menambal anggaran biaya parpol selama ini yang menumbuhkan bibit baru korupsi seperti perkongkolan kartel politik antara elit dan pengusaha dan lainnya “Jadi, kenaikan dana parpol yang masih realistis dan angka wajar, saya kira ngak ada problem.

Yang penting porsi APBN harus banyak pada program kesejahteraan masyarakat, tidak terkuras habis hanya untuk pos anggaran yang tak punya efek langsung mensejahterakan rakyat,” tukasnya. Hal senada juga disampaikan Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah yang menilai bahwa dana parpol memang perlu naik, karena kebutuhan parpol yang cukup besar, dimana bantuan parpol yang ada saat ini hanya mampu mencukupi sekitar 7 persen dari kegiatan parpol.

Meski begitu, dirinya menilai pemerintah tidak memiliki basis hitungan yang jelas mengapa harus naik 1.000 rupiah per suara. “Kemudian, komponen apa saja yang akan diakomodasi dengan kenaikan itu,” kata Syamsudin. Dia juga mengkhawatirkan, kenaikan dana sumbangan tidak disertai komitmen bagi parpol dalam pembenahan tata kelola keuangan. Dia mengatakan parpol seharusnya ikut bertanggungjawab dalam kaderisasi yang berintegritas.

Harus Akuntabel

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP), Arsul Sani menilai kenaikan bantuan dana partai politik dari pemerintah sebesar 1.000 rupiah per-suara harus diiringi dengan akuntabilitas pelaporan penggunaan dana tersebut, dan pemerintah harus membuat standar pelaporan keuangan. “PPP bersyukur atas kenaikan bantuan dana parpol tersebut, dan yang penting kenaikan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut,” kata Arsul saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Leave a Reply