JAKARTA,NETRALNEWS.COM – Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya tidak bermaksud mendelegitimasikan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena DPR menyadari bahwa kehadiran DPD adalah amanat dari konstitusi. 

“Walau harus diakui sepanjang perjalanan di panitia khusus (RUU Pemilu) ada juga suara yang meminta keberadaan DPD dievaluasi, tetapi kami sendiri tidak setuju,” kata Baidowi dalam diskusi “Retakkah Hubungan DPR-DPD Akibat Usulan Senator Dipilih DPRD” di ruang media center, gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/4/2017). 

Lanjut dia, bahwa usulan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih lewat mekanisme panitia seleksi di daerah, menimbulkan polemik. Usulan itu merupakan salah satu yang tengah digodok di Rancangan Undang-undang Pemilu. 

Bahkan, kata dia, dalam pembahasan RUU terjadi perkembangan menarik. Misalnya, mengusulkan tambahan anggota DPR dari empat menjadi lima per daerah. Namun, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, yang berkembang di pansus malah sebaliknya. Termasuk mengurangi dari empat menjadi tiga anggota saja per daerah.

“Tetapi hal itu bagian dari dinamika politik yanf ada, kami dari PPP sangat menghormati paling tidak mempertahankan posisi yang ada sekarang,” kata dia. 

Lanjut dia, bila perlu ,  kekuatan dan kewenangan DPR  ditambah. Hanya saja, kata dia, masalah penambahan kewenangan tentu akan diatur di UU yang lain, yakni UU MD3.

“Terkait dengan dengan isu apakah hubungan DPD akan retak dengan DPR, saya kira hubungannya masih baik-baik sepanjang baru wacana,” ujarnya.

Dijelaskan, ketika membahas di panja RUU pemilu, usulan itu beriringan dengan adanya kejadian di DPD baru-baru ini. 

“Tetapi, insya Allah itu menjadi urusan internal DPD dan sekarang sudah mulai selesai,” harapnya. 

Dia juga menjelaskan, soal usulan itu berkorelasi atau tidak dengan konflik di DPD, Baidowi mengaku tidak tahu. 

“Tetapi waktunya hampir bersamaan dengan proses seleksi calon anggota DPD,” katanya.

Untuk anggota DPR dan DPRD Baidowi mengaku sudah jelas seleksinya melalui partai politik masing-masing. Kontrolnya pun ada di parpol.

Lalu, timbullah usulan calon  anggota DPD dipilih melalui seleksi yang diibentuk oleh pemerintah. “Ini beragam usulan. Seperti ada yang mengusulkan (pansel) dibentuk oleh gubernur bersama DPRD ada juga melalui fit and propert tes melalui DPRD,” ujar dia. 

Hanya saja lanjut Baidowi, yang menjadi pertanyaan adalah jika  anggota DPD terpilih ini nanti strukturnya lebih tinggi dari DPRD atau pejabat negara. “Kalau DPRD kan pejabat daerah dan apakah sudah menjadi pejabat daerah atau belum, nah ini menjadi aneh,” tambahnya.

Oleh karena itu, Baidowi mengatakan, waktu itu ditawarkan kalau memang mau dibentuk seleksi jangan diserahkan kepada daera. 

“Jadi, bisa diatur apakah DPD yang ada sekarang ini diberi kewenangan untuk membentuk tim seleksi atau KPU membentuk panitia seleksi, itu bisa didiskusikan,” paparnya. 

Meski demikian, dia memahami semangatnya adalah untuk menyaring calon anggota DPD yang terpilih nanti adalah orang-orang yang berkualitas. Semangat itu kami tangkap,” ujarnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kembali menegaskan, bukan berarti yang sudah ada tidak berkualitas. Pihaknya berharap, ke depan itu kita harus mendapatkan calon legislatif, utamanya anggota dewan perwakilan daerah yang lebih berkualiat, sehingga perlu disaring,” paparnya. 

Hadir dalam diskusi tersebut diantaranya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Nono Sampono, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi dan Pengamat Politik,Pangi Syarwi Chaniago.

Leave a Reply