JAKARTA – Mars Perindo dilarang tayang di media massa. Pengamat politik dari VoxPol Center, Pangi Syarwi Chaniago menduga larangan tersebut berkaitan dengan meroketnya elektabilitas partai besutan Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) itu.
Menurut Pangi, Perindo telah memiliki kans besar untuk unjuk gigi di Pemilu Serentak 2019. Apalagi, sejumlah program kerja Perindo telah dirasakan dan berpihak kepada masyarakat kecil.
BERITA REKOMENDASI
“Partai Perindo ini memiliki kans besar (di Pemilu 2019) karena elektabilitasnya bagus dan sudah dikenal masyarakat. Partai baru dan tentunya menjadi ancaman besar bagi partai lain,” ujarnya saat berbincang dengan Okezone, Rabu (21/6/2017).
Pangi melanjutkan, salah satu upaya penjenggalan elektabiltas Perindo untuk Pemilu 2019 adalah dengan menerapkan presidential threshold.
“Kenapa presidential threshold ini (tidak boleh sampai) 0 persen, salah satunya untuk menjegal partai baru agar tidak bisa mencalonkan Presiden,” tuturnya. Pangi mengimbau agar pemerintah tidak mempolitisasi setiap kebijakan yang akan diterapkannya.
Sebelumnya Pangi juga mengatakan, pengguliran kasus SMS Hary Tanoesoedibjo ke Jaksa Yulianto mungkin merupakan salah satu cara menggembosi kekuatan Partai Perindo dan Hary Tanoe yang tengah menuju puncak elektabilitas menjelang Pemilu seretntak 2019.
Menurut Pangi, sentuhan Ketua Umum Partai Perindo itu telah terbukti turut andil memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Imbasnya muncul spekulasi bahwa kasus SMS Hary Tanoe dimunculkan kembali setelah berhenti selama 1,5 tahun karena ada unsur politiknya.
