TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukanlah institusi politik yang membawa kepentingan dan misi politik tertentu. TNI tidak boleh jadi alat politik oleh elit-elit TNI.
Pangi kembali mengingatkan TN tak boleh terlibat politik praktis seperti halnya partai politik karena TNI bukanlah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan politik elit tertentu.
“TNI itu mestinya bersih dari kegiatan politik. TNI harus netral, ongkosnya akan mahal sekali jika TNI tergoda kembali berpolitik,” kata Pangi dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun.
Hal ini diungkapkan Pangi menyikapi dugaan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, yang dianggap oleh sebagian pihak berusaha untuk mencari keuntungan politik jelang 2019.
Berbagai kegiatan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang berbau pencitraan politik seperti safari kampus, safari ormas dan parpol hingga membaca puisi di rapimnas golkar yang bernada menyerang kebijakan pemerintah.
Bahkan analis Australia Strategic Policy Institute (ASPI), John McBeth, dalam artikelnya yang berjudul Jokowi and the General di ASPIStrategist.org.au.
McBeth menganilisa penghentikan latihan bersama RI-Australia merupakan ambisi Gatot Nurmantyo menuju kursi RI-1. Penghentian itu dianggap sebagai upaya Gatot untuk meningkatkan popularitas.
Alhasil, Pangi menilai upaya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengambil untung dalam kontestasi pemilihan presiden dengan menggunaan TNI sebagai kendaraannga.
Menurut Pangi, hal tersebut sangat tidak sehat untuk posisi TNI yang sedang dalam posisi terbaiknya berjarak dengan dengan politik praktis.
“Kalau ingin ikut politik sebaiknya melepas jabatan dan tidak menggunakan TNI,” tutur Pangi mengingatkan
