Oleh:
PANGI SYARWI CHANIAGO
(Pengamat Politik/Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting)
__

Langkah politik Jokowi yang cenderung akomodatif belakangan ini membuat banyak tokoh politik kelas kakap bertekuk lutut. Bahkan elite politik yang sebelumnya berseberangan pun tidak luput untuk diajak dan dibujuk untuk memuluskan langkah-nya menuju dua periode.

Terbaru, bergabungnya Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin membuat jagat politik nasional kembali geger, entah apa yang menjadi penyebab banyak elite politik belakangan menyerah tanpa syarat kembali mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Politisi sekaligus pengacara kelas berat ini akhirnya membuat keputusan yang cukup mengagetkan publik, Yusril akhirnya memutuskan menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin setelah lama di-cuekin dan terkesan tidak dianggap penting oleh kubu Prabowo-Sandi.

PBB menjadi salah satu partai yang merasa tidak diperhitungkan, tidak dianggap dan tidak diajak bicara terkait susunan format koalisi yang menjadi ruh dari tim pemenangan pasangan kandidat.

Langkah politik Yusril ini menjadi tanda tanya dari banyak kalangan grassroot terkait rekam jejak pribadi dan partainya yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.

Di satu sisi keputusan ini menjadi kontradiksi dan merugikan partainya karena melawan arus bawah pemilih PBB yang cenderung berseberangan dengan pemerintah, adanya rekomendasi Ijtimak Ulama dan peran aktif-nya selama ini membela kepentingan umat.

Di sisi lain, pilihan politik ini punya potensi memecah kebuntuan dan membuka peluang perluasan basis untuk memilih PBB, dengan catatan Yusril sebagai tokoh sentral harus segera membangun asosiasi terhadap capres-cawapres yang didukung dan menunjukkan sikap pembelaan dan keberpihakan kepada kandidat yang diusung oleh Koalisi Indonesia Kerja, tapi tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah bukan?

Jika dicermati lebih lanjut, ada kegelisahan teramat mendalam yang menjadi beban pemikiran dari seorang Yusril. Kecemasan ini berkaitan dengan sistem pemilu serentak yang menjadi ancaman bagi partai-partai kecil termasuk di dalamnya PBB.

Harus diakui sistem pemilu langsung dan serentak ini menjadi angin segar bagi partai-partai yang punya kandidat capres-cawapres (coattail effect). Namun bagaimana nasib partai politik yang tidak punya capres pada pilpres 2019? Apakah menjadi ancaman serius bagi partai yang tidak punya capres bertarung di pilpres?

Ini pertama kalinya kita menyelenggarakan pileg dan pilpres berbarengan, maka se-sama partai di dalam koalisi yang tak punya capres bisa terancam kehilangan kursi atau bahkan bisa saja tidak lolos ke parlemen.

Kegelisahan ini membuat Yusril mempertanyakan format koalisi yang dibangun di kubu Prabowo-Sandi yang menurutnya hanya menguntungkan Gerindra semata tanpa memikirkan nasib partai mitra koalisi di dalamnya. Tawaran untuk duduk bersama dan membuat model aliansi baru sepertinya belum mendapat respon cepat dari Prabowo-Sandi.

Tawaran aliansi yang dikemukakan Yusril adalah salah satu jalan keluar agar koalisi yang dibangun tidak hanya menguntungkan partai yang punya kandidat capres-cawapres.

Sehingga partai mitra koalisi punya portopolio yang jelas untuk diperjuangkan secara bersama-sama dan terhindar dari ancaman persaingan antar mitra koalisi di daerah pemilihan sementara di sisi lain mereka meng-kampanyekan capres yang sama.

Dengan adanya portopolio yang jelas, peta politik akan lebih prospektif, partai politik yang tergabung dalam koalisi akan cenderung punya masa depan yang lebih jelas tanpa harus menghabiskan banyak energi (effort) untuk hal-hal yang tidak perlu dan terhindar dari ancaman predatoris yang akan menghantui jika dari awal tidak ada komitmen antara mitra koalisi.

Sifat predatoris ini adalah efek samping dari pemilu langsung dan serentak, di mana persaingan partai politik akan semakin keras berkaitan dengan nasib lolos tidaknya partai tersebut ke parlemen.

Di sisi lain persaingan keras ini juga terjadi di internal partai sesama kandidat di dapil yang sama, persaingan ini pada level tertentu membuat iklim politik semakin brutal.

Ide tentang aliansi yang ditawarkan Yusril bisa saja diperdebatkan berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu kita yang cenderung hybrid (campuran), namun setidaknya ini menjadi oase di tengah kebuntuan politik yang membuat politik kita hiruk pikuk, pembelahan sosial yang semakin tajam dan jauh dari nilai-nilai politik yang lebih substantif.

Namun Yusril sepertinya terlalu buru-buru memutuskan merapat ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, apakah tawaran aliansi seperti yang disampaikan ke kubu Prabowo-Sandi direspon oleh Jokowi-Ma’ruf Amin?

Jika ternyata kubu Jokowi-Ma’ruf Amin juga tidak bisa menerima proposal yang ditawarkan, apakah Yusril hanya akan di-manfaatkan (dipakai) sebagai kuasa hukum? Sejarah-lah yang akan mencatat, apakah pilihan politik ini rasional atau justru pilihan pragmatis.