INDOPOS.CO.ID – Dewan Perwakilan Derah (DPD) RI itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dirunut berdasarkan sejarah dari utusan daerah hingga terbentuknya para senator di Komplek Parlemen, Senayan tersebut.  

“Akhirnya saya memaklumi dari sejarah, saya mengambil kesimpulan yang tidak melompat, memang DPD itu adalah bertentengan dengan NKRI,” ungkap Pangi Syarwi Chaniago, pengamat politik Universitas Islam (UIN) Syarif Hidayatullah dalam diskusi  bertema ‘Retakkah Hubungan DPR-DPD Akibat Usulan Senator Dipilih DPRD’ di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen Senayan bersama Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI, Achmad Baedowi, Kamis (27/4).

Direktur Voxvol Center itu menyatakan, DPD lahir dari kompromi atau jalan tengah, atas kondisi untuk menjembatani kepentingan daerah yang ingin tidak dominan kuat dari DPR. “Maka lahirlah DPD sebagai aspirasi daerah, maka saya ingin katakan, kalau kita ingin analisis secara sederhana DPD ini adalah sahabat tua DPR, jadi ga boleh melawan sebetulnya,” tukas Pangi.

Awal sejarah terbentuknya DPD, urai Pangi, pada sidang Adhoc pertama 2001 silam. Diman orang-orang Golkar pasti sudah tahu ada tiga koalisi pada waktu itu. Pertama koalisi PDIP dengan PPP yang sejatinya saat itu tidak menginginkan DPD itu ada.

“Maka kalau ada dari DPD yang meminta dukungan ke PDIP itu saya rasa salah total sebab karena dari awal PDIP konsisten,” tukasnya.

Dia memaparkan, saat mengajukan Amandemen UUD 1945, walau ditengah jalan mengalami patahan yaitu, pasal 22D, sudah mendapat tanda tangan sebanyak 238 orang dan itu sah secara konstitusi untuk mengajukan usul Amandemen dan pada waktu itu kuorum tetapi kemudian PDIP tidak mengusulkan lantaran mereka konsisten. 

“Yang menarik awalnya adalah Golkar dan Demokrat menarik dukungan dan tidak lagi melanjutkan , saya juga masih ingat Pak Amin Rais mengatakan takut terjadi kegaduhan dan belum waktu yang tepat, itu alasannya. Jadi PDIP-PPP dan beberapa partai waktu itu tak ingin ada DPD tetap ingin utusan daerah,”  bebernya.

Sedangkan kelompok ke-dua, masih menurut pangi, adalah kelompok yang menginginkan DPD itu lahir. Mereka adalah Golkar, karena saat itu partai berlambang pohon beringin itu ingin meningkatkan utusan daerah statusnya menjadi perwakilan daerah.

“Mengapa PDIP dan Golkar tidak sejalan, karena PDIP ingin kembali kepada UUD 1945 ayat 1, yang berbunyi negara kita adalah NKRI dan kalau DPD menjadi sesuatu yang sangat kuat tentu DPD akan sama dengan lembaga federal lainnya,” tutur Pangi.

Anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI, Achmad Baedowi mengatakan, DPR tidak ada maksud sama sekali mengerdilkan lembaga DPD. Karena, DPR menyadari bahwa kehadiran DPD adalah amanat dari konstitusi.

“Walau harus diakui sepanjang perjalanan di Pansus RUU Pemilu ada juga suara yang meminta keberadaan DPD dievaluasi, tetapi kami sendiri tidak setuju,” aku anggota Komisi II DPR RI itu dilokasi yang sama.

Terkait dengan dengan isu apakah hubungan DPD akan retak dengan DPR, politisi PPP itu menyatakan, hubungannya masih baik-baik sepanjang baru wacana. Menurutnya, ketika membahas di panja RUU Pemilu, usulan itu beriringan dengan adanya kejadian di DPD baru-baru ini.

“Tetapi, insyaallah itu menjadi urusan internal DPD dan sekarang sudah mulai selesai,” imbuhnya. 

Lebih lanjut Baedowi menuturkan,  di tengah hiruk-pikuk itu pemerintah mengusulkan soal proses seleksi calon anggota DPR. Soal usulan itu berkorelasi atau tidak dengan konflik di DPD, dirinya mengaku tidak tahu. “Tetapi waktunya hampir bersamaan dengan proses seleksi calon anggota DPD,” katanya.

Dia menjelaskan, kalau untuk anggota DPR dan DPRD sudah jelas seleksinya melalui partai politik masing-masing. Kontrolnya pun ada di parpol. Lalu, timbulah usulan calon anggota DPD dipilih melalui seleksi yang diibentuk oleh pemerintah. “Ini beragam usulan. Seperti ada yang mengusulkan (pansel, red) dibentuk oleh gubernur bersama DPRD, ada juga melalui fit and propert test melalui DPRD,” jelasnya. 

Sementara, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono menolak hal diatas. “Pemilihan anggota DPD RI adalah rezim pemilu dan penyelenggara pemilu adalah KPU,” ucapnya lantang. 

Menurut Nono, penyelenggara pemilu adalah KPU dan jika ada usulan agar calon anggota atau senator DPD dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri atas  kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, maka panitia seleksi tersebut akan menjadi tandingan KPU.

Hal ini, lanjutnya, akan membuat pelaksanaan pemilu menjadi rancu dan terjadi saling tumpang tindih. “Ekses lainnya jika dibentuk panitia seleksi, adalah akan memunculkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme, red) dari anggota panitia seleksi. Bisa saja, keluarga anggota pansel yang diusulkan jadi calon anggota DPD,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *