JAKARTA — Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai, teguran tertulis yang dilayangkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono kepada panitia Parade Kebudayaan Indonesia yang dilaksanakan saat car free day atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin pada Ahad (4/12), merupakan langkah tepat. “Wajar surat teguran diberikan,” ujar Pangi di Jakarta, Selasa (6/12).

Pangi menekankan, dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB disebutkan larangan atribut partai politik beredar selama pelaksanaan HBKB mulai pukul 06.00 WIB sampai 11.00 WIB. Sayangnya, dalam Parade Kita Indonesia, banyak berkibar bendera dan atribut parpol, seperti Partai Nasdem dan Golkar. “Patut diduga, parade kebudayaan sangat kental aroma politisnya, dijadikan sebagai komoditas dan panggung politik oleh sang penunggang dan aktor politik,” ujarnya.

Pangi memandang, Pemprov DKI dan penegak hukum harus memberi sanksi tegas dan keras kepada parpol yang terlibat dalam parade tersebut. Keterlibatan parpol, menurut dia, justru membuat parade kebudayaan keluar dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Malahan, sekarang menyisakan polemik baru, yaitu kecaman dari berbagai elemen masyarakat.

Dia juga mendengar, panitia parade berselisih hingga terjadi tindakan pemukulan di elite Partai Golkar, itu jelas tidak mencerminkan kebinekaan. Pangi juga menyorot, beredarnya surat instruksi di beberapa kementerian yang mengadakan acara berbarengan dengan Parade Kita Indonesia. “Dan yang juga sangat disayangkan adanya isu pengarahan massa PNS dalam parade itu, yang dimobilisasi melalui mesin birokrasi,” ujarnya.

Panitia Parade Kita Indonesia atau aksi 412 sudah mengakui kesalahan mereka yang mengibarkan atribut parpol dan pidato yang bermuatan politik. Salah satu koordinator panitia 412, Taufik Basari mengatakan, permintaan maafnya ditujukan atas adanya insiden perusakan taman yang dilakukan oleh massa di sekitar Bundaran HI. Dia juga mengaku, panitia menerima surat teguran tertulis dari Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya terkait rencana kegiatan yang dianggap melenceng dari kesepakatan awal tersebut.

Taufik berkilah, panitia sebenarnya sudah mengimbau kepada peserta untuk tidak membawa atribut bermuatan politik, tetapi pada kenyataannya tidak diindahkan. “Persoalan sampah dan tanaman rusak itu kami sudah melakukan perbaikan setelah acara berakhir. Tapi, memang kami akui adanya berbagai kekurangan, tentu kami minta maaf,” ujar politikus Partai Nasdem tersebut.

Terlepas dari kesalahan itu, Taufik meminta, masyarakat agar tidak hanya melihat sisi negatifnya saja atas berlangsungnya acara parade itu. Dia menegaskan, masyarakat mesti melihat sisi positif kegiatan tersebut yang berusaha menjaga semangat keberagaman, persatuan, dan Pancasila. “Dan yang paling penting, kegiatan kemarin tak ada satu pun kalimat hujatan, kalimat tuduhan, dan kalimat kebencian. kita Indonesia budaya yang baik, budaya tak saling membenci. Semoga pesan budaya yang baik, tak saling benci ini terus dijaga,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur DKI Sumarsono menilai, panitia aksi 412 sudah melanggar aturan dengan menampilkan atribut mengandung parpol di acara HBKB. Dia juga mendapati, ada bus Transjakarta yang disewa panitia untuk mengangkut peserta aksi 412. Dia mengatakan, Pemprov DKI bertindak tegas menyikapi berbagai pelanggaran itu. “Yang penting itu milik publik jangan digunakan sembarangan keluar dari aturan yang ada,” kata Sumarsono. rep: Muhyiddin antara ed: Erik Purnama Putra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *