Timbulnya wacana menambahkan kursi pimpinan DPR jadi tujuh kursi, pimpinan MPR jadi 11 kursi serta pimpinan DPD jadi 5 kursi dalam kajian Revisi Undang-Undang Nomor 17 Th. 2014 mengenai MPR, DPR, DPRD, serta DPD (MD3) yaitu keinginan yang memuakkan.
“Saya sangka tidak layak DPR memohon menambahkan kursi pimpinan di waktu kemampuan instansi itu tidak henti-hentinya disoroti, kerapkali blunder serta memperoleh kritikan, belum lagi capaian produktivitas hasilkan undang-undang termasuk masih tetap rendah (prolegnas), ” kata Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago pada wartawan, Selasa (30/5).
“Ngototnya DPR, MPR serta DPD untuk menaikkan kursi pimpinan terang mencoreng arang di dahi di instansi tersebut. Bagaimana tidak, sampai kini kerja instansi itu belum cukup memuaskan umum, ” tegas Pangi.
Menurut dia, alasantasi sebagai basic menambahkan kursi pimpinan instansi negara itu masih tetap lemah serta di pastikan wacana itu bakal alami patahan di dalam jalan.
Terdapat banyak argumen kenapa grup orang-orang menampik menambahkan kursi pimpinan DPR, MPR serta DPD itu? Pertama, menambahkan kursi pimpinan instansi itu tidak utama serta lebih berkesan bebrapa untuk kursi elite yang tamak kekuasaan semata. Adakah jaminan dengan jadi bertambah kursi pimpinan DPR miliki korelasi serta berimplikasi pada meningkatnya kemampuan dan hasilkan product undang-undang yang dengan cara jumlah serta kwalitas berkualitas?
Jika kita komparasi, dahulu kursi pimpinan DPR sejumlah 4 orang, lebih maksimal serta termasuk tinggi hasilkan product undang-undang dibanding dengan jumlah komposisi 5 kursi pimpinan DPR saat ini.
“Saya sangka, modus operasi menambahkan kursi pimpinan DPR lebih pada bagaimana mengkomodasi kehendak PDIP peroleh kursi pimpinan DPR, sebab tidak umum pemenang pemilu tidak peroleh kursi pimpinan DPR, ” tuturnya.
Ke-2, wacana menambahkan kursi pimpinan DPR cuma bakal menyebabkan sentimen negatif, politisi yang tidak ingin mendengar arus bawah, pura-pura tuli dan cuek bebek. Pertaruhannya terang tidak main-main, merugikan citra institusi DPR dengan cara instansi.
“Selama ini DPR telah bersusah payah menghidupkan kembali apresiasi keyakinan umum (trust bulding) tetapi dengan menguatnya wacana itu, terang orang-orang kembali dis-trust pada instansi itu, ” kata Pangi yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting.
Argumen ketiga, menurut Pangi, menambahkan kursi pimpinan DPR, MPR serta DPD terang ujungnya pemborosan serta selanjutnya cukup kuras serta membebani APBN, momentumnya tidak pas di waktu pemerintah judulnya tengah ikat pinggang menghemat serta memotong biaya di sebagian kementerian.
Ke empat, wacana menambahkan kursi pimpinan DPR untuk siapa? Memanglah iya begitu utama untuk partai, tetapi belum untuk rakyat.
Argumen menambahkan kursi pimpinan DPR yang di sampaikan Setya Novanto dalam rencana melindungi kekompakan, kebersamaan serta kesolidan diantara partai-partai, dinilai Pangi, alasan itu begitu lemah serta tidak mendasar sekalipun.
“Saya fikir, wacana ini butuh diperhitungkan lagi dengan cara hati-hati, masak-masak serta masak, karna terakhir marak memperoleh kecaman serta penolakan keras dari orang-orang, ” tutur Pangi.
