JAKARTA – Masa kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017 diwarnai munculnya dugaan kampanye hitam berupa surat kontrak politik palsu yang ditujukan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tim hukum Anies-Sandi pun akan melaporkan hal itu kepada Bawaslu DKI dan pihak kepolisian.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan adanya tindakan yang mengarah pada kampanye hitam. Menurut ia, pihak kepolisian harus mengusut tuntas kampanye hitam kepada pasang calon yang akan bertarung di putaran kedua.

“Siapapun aktor intelektual yang membuatnya mesti diusut tuntas dan jelas ini merugikan paslon. Siapa pun,” kata Pangi saat dihubungi Okezone, Senin (20/3/2017).

Sementara itu, tim kuasa hukum pasangan Anies-Sandi berencana akan melaporkan dugaan kampanye hitam terkait kontrak politik palsu tersebut ke Bawaslu DKI dan pihak kepolisian.

Ketua Tim Hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi berharap dengan adanya laporan ke Bawaslu DKI dan pihak kepolisian dapat membuka siapa pelaku yang menyebarkan kontrak politik palsu tersebut.

“Kita berharap semoga pelakunya penyebar hoax ini ditangkap dan ditindaklanjuti,‎” kata Yupen Hadi dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, sebuah foto berisi kontrak politik yang diteken Anies-Sandi menjadi viral sejak Sabtu 18 Maret 2017 sore. Dalam kontrak politik itu, Anies-Sandi menandatangani kontrak politik untuk menjalankan syariat Islam jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Kontrak politik itu ditandatangani pada 7 Februari 2017 dan diteken Anies-Sandi dengan perwakilan Forum Umat Islam (FUI) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Anies dan Sandi sendiri telah menegaskan, bahwa tanda tangan dalam surat tersebut adalah palsu. Tim hukum pasangan Anies-Sandi pun bergerak cepat dengan melaporkan dugaan kampanye hitam itu kepada Bawaslu DKI Jakarta dan pihak kepolisian.

Leave a Reply