JAKARTA – Direktur eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, tidak ada alasan menerapkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam sistem Pemilu serentak. Ia menganggap, jika presidential threshold tetap ada, maka akan inkonsisten dengan keserentakan Pemilu 2019.
“Semangatnya kalau memang (presidential threshold) 0% konsisten (dengan pemilu serentak),” kata Pangi dalam diskusi Redbons di Kantor Okezone, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Ia menambahkan, partai-partai pendukung presidential threshold sesungguhnya tak menghendaki adanya banyak calon presiden yang muncul. Selain itu, muncul pula kekhawatiran jika presiden terpilih nantinya tidak didukung kekuatan politik yang cukup, maka pemerintahannya akan terganjal di parlemen.
Namun Pangi membantah kekhawatiran ini. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun awalnya tak mempunyai kekuatan politik memadai di DPR. Namun seiring dengan berjalanya waktu, partai-partai oposisi pun mulai merapat ke pemerintah.
“Presiden Jokowi dulunya dengan dukungan minoritas (di DPR), tapi sekarang justru berbalik mendukung,” ujar dia.
Pangi pun melanjutkan, yang paling terkena imbas dari penerapan presidential threshold ini adalah partai-partai baru yang belum ikut Pemilu 2014. Padahal menurutnya, setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama dalam mengusung calon presiden.
“Ada pelanggaran HAM bagi partai kecil, apalagi yang belum ikut pemilu, partai kecil juga tidak mau dikangkangi untuk bisa mengajukan capres sendiri,” ujar Pangi.
