Jakarta – Protes terhadap sosialisasi Amdal Pulau G oleh beberapa orang di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (31/1) malam, dinilai politis. Sebab, izin reklamasi pengembang PT Muara Wisesa Samudra (MWS) diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Sarat muatan politik karena izinnya diterbitkan oleh Ahok yang kini maju kembali dalam Pilgub,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi di Jakarta, Kamis (2/2).

Menurut dia, sangat wajar jika permasalahan reklamasi Pulau G menjadi komoditas politik dan digunakan untuk mematikan lawan politik. Dalam politik, kata Pangi, mencari kelemahan seseorang merupakan hal lumrah. Namun, isu reklamasi belum tentu efektif menggerus elektabilitas Ahok.

“Jika memang efektif, seharusnya elektabilitas Ahok terus menurun. Selain itu, permasalahan ini tidak dirasakan langsung semua warga Jakarta,” kata Pangi.

Data menyebutkan, sosialisasi Amdal sejatinya tak cuma dilakukan PT MWS karena pada akhir Desember 2016 juga sosialisasi Amdal reklamasi pulau lain di Teluk Jakarta oleh pengembang lain yang juga menjalankan aturan pemerintah.

Elemen yang hadir dalam sosialisasi itu juga sama yakni tokoh masyarakat, nelayan, dan perwakilan pemerintah. Bedanya, izin reklamasi dalam sosialisasi itu diterbitkan pada era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo.

Acara sosialisasi Amdal Pulau G sempat diprotes beberapa mahasiswa dan perwakilan nelayan yang tidak bisa memasuki ruangan. Namun, mereka akhirnya mau menerima setelah petugas Polsek Penjaringan mempersilakan mereka mengikuti acara.

Tubagus Mukri, salah satu nelayan di RW 20 mengatakan, reklamasi Pulau G sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan bagi mayoritas warga Muara Angke. Pembangunan malah menjadi harapan baru bagi banyak warga untuk mengubah nasib. Selama ini, kehidupan nelayan selalu tidak pasti. Keberadaan Pulau G diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja bagi masyarakat.

“Biarlah kami yang tua saja jadi nelayan. Semoga anak-anak kami bisa hidup lebih baik dengan pekerjaan yang lebih pasti setelah adanya pengembangan Pulau G ini,” kata Mukri yang juga salah satu tokoh agama di Muara Angke.

Selain tak dipolitisasi, sejumlah tokoh nelayan juga mengajak agar warga tidak terpengaruh informasi simpang siur dari pihak luar.

H Khafidin, tokoh nelayan yang hadir menyatakan, sejak proyek reklamasi berjalan, banyak isu simpang siur, termasuk soal penggusuran. Ia meminta pemerintah dan pengembang berkomitmen menyejahterakan nelayan sekaligus tidak melakukan penggusuran.

“Ini harus diperjuangkan MWS sebagai pengembang Pulau G,” kata dia.

Leave a Reply