Jakarta- Pilkada Serentak 2017 di 76 kabupaten, 18 kota, dan tujuh provinsi bakal menjadi berkah sekaligus ajang pertaruhan kredibilitas lembaga survei politik. Sejumlah lembaga survei bakal dijadikan konsultan politik oleh parpol, koalisi parpol, maupun oleh tim sukses pasangan calon kepala daerah.

Profesionalisme dan independensi lembaga survei menjadi taruhan. Mereka yang terjebak mencari keuntungan semata dengan mengorbankan profesionalisme keilmuan survei, bakal menuai keruntuhan citra. Lembaga semacam ini adalah mereka yang mau dibayar untuk menentukan survei sesuai pesanan, kemudian disebarluaskan demi mempengaruhi persepsi dan opini calon pemilih. Publik yang semakin pandai dan punya banyak pembanding akan dengan sendirinya mengkritisi hasil survei meski sangat sulit menentukan mana lembaga yang kredibel dan mana yang abal-abal.

Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi menilai, sulit bagi masyarakat untuk membedakan mana hasil survei abal-abal dengan mana hasil survei yang benar-benar cukup menggambarkan keinginan masyarakat.

“Untuk dapat membedakannya, harus tunggu hasil survei lembaga lain yang sudah cukup kredibel, untuk kemudian dibandingkan,” katanya, Rabu (5/10).

Jika metodologinya sama, menurutnya, hasilnya tentu tidak akan jauh berbeda dengan rentang margin error yang masih dalam batas kewajaran. Yang membedakan hasil survei antarlembaga survei, biasanya dipengaruhi waktu. Yakni, kapan dan rentang waktu survei dilakukan.

Jika hasil survei yang dirilis lembaga survei jauh berbeda dengan dua sampai tiga lembaga survei yang dikenal kredibel, maka hasil lembaga tersebut patut dipertanyakan.

Pembanding lainnya adalah hasil sesungguhnya pemungutan suara. Jika lembaga survei memegang teguh metodologi yang tepat dan akurat, tanpa dipengaruhi kepentingan apa pun, maka hasilnya juga tidak akan jauh meleset dari kenyataan. “Masyarakat bisa saja disuguhi data tidak valid, tetapi pada akhirnya nanti akan kelihatan,” ucapnya.

Menurut Hasan, lembaga survei yang kurang kredibel atau yang dipesan untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, biasanya memainkan suara responden yang belum menentukan sikap atau pilihan.

Jika ada calon kepala daerah yang cukup kuat, maka persentase keterpilihannya biasanya dikurangi dan dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan. “Kalau di data kami, masyarakat Jakarta yang belum menentukan pilihan hanya berkutat pada kisaran angka belasan persen, antara 11 sampai 12 persen, tidak sampai lebih 20 persen, apalagi lebih dari itu,” katanya.

Kalau ada yang lebih dari itu, katanya, kemungkinan besar ada angka keterpilihan calon yang dikurangi dan dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang belum menentukan pilihan. Hasil-hasil survei seperti inilah yang biasanya dapat menimbulkan penyesatan opini publik.

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menekankan pentingnya akurasi data dalam proses survei. Akurasinya harus terjaga dari hulu sampai hilir.

“Mulai dari sampling frame, pembuatan kuesioner, pengumpulan data, quality control, tabulasi data dan analisanya. Prosesnya harus dijaga agar tetap akurat,” ujar Arya. Jika ada satu tahapan dalam proses tersebut tidak akurat maka akan mempengaruhi hasil karena proses tersebut merupakan satu kesatuan.

Menurut Arya, survei adalah bisnis kepercayaan yang dilakukan dalam jangka panjang. “Jika ada yang bermain-main dengan data, lama-kelamaan lembaga survei itu akan kehilangan kepercayaan,” katanya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, perkembangan lembaga survei membantu proses demokratisasi. Pandangan masyarakat perlu diangkat sebelum pemilihan suara dilakukan.

Guna mencegah adanya penyesatan opini oleh lembaga survei abal-abal, ia menekankan pentingnya akreditasi untuk lembaga survei sebagaimana dilakukan untuk perguruan tinggi.

Menurut Emrus, hasil dari lembaga survei hanya masukan sementara bagi para calon dan hal itu bukan menunjukkan suatu kondisi yang sesungguhnya. Hasil survei merupakan potret sesaat. “Artinya bisa berubah. survei di awal-awal lebih tinggi namun pada pilkada sesungguhnya jeblok. Sebagai contoh pada Pilkada Jakarta 2012 silam, hampir semua lembaga survei memenangkan Fauzi Bowo bahkan menang satu putaran. Padahal kenyataannya dua putaran dan Foke enggak menang lawan Jokowi,” jelasnya.

Senada dengan Hasan Nasbi, menurut Emrus, dalam suatu survei bisa terjadi leading atau mengarahkan hasil. Caranya dengan mengatur kuesioner itu ke salah satu pasangan calon. Semua pertanyaan terkait pasangan tertentu bisa diarahkan.
“Salah satu contoh, urutan namanya ke atas atau ke bawah atau ke kiri-ke kanan maka orang yang disurvei cenderung melingkari pada bagian atas atau sebelah kiri. Nah, calon yang diarahkan itu dibuat paling atas atau paling sebelah kiri. Padahal idealnya dalam sebuah survei calon harus diacak,” jelasnya.

Emrus mengkritik lembaga survei karena merangkap sebagai konsultan politik. “Bisa dibayangkan, sebuah lembaga survei menjadi konsultan politik salah satu calon kepala daerah tapi lembaga itu merilis hasil surveinya sendiri. Bagaimana bisa objektif, ya masyarakat yang menilai,” katanya.

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago meminta masyarakat lebih kristis meyikapi hasil survei yang marak belakangan ini. Hasil survei bisa dianggap sebagai penggalangan opini publik.

“Tidak bisa hasil survei menjadi jaminan juga untuk memastikan electoral seorang calon. Di electoral maupun hitung-hitungan politik, pendekatan kultural dan yang lainnya sangat berpengaruh. Itu juga menyebabkan banyak yang tidak tepat dan salah mengumumkan calon pemenang,” kata Pangi, Rabu (5/10).

Banyak kasus di daerah-daerah lain juga hasil survei sangat jauh berbeda dengan hasil di Pilkada. Pada dasarnya, kata Pangi, ada survei tidak perlu dirilis kepada publik atau hanya diperlukan untuk internal. “Ini yang sebenarnya tidak terhindarkan dalam lembaga survei. Membunuh karakter mental dari awal. Survei itu hanya strategi saja,” katanya.

Untuk membedakan mana survei yang dibiayai oleh tim calon tertentu atau tidak atau mana yang objektif atau tidak akan menjadi sulit. Sebab, masing-masing lembaga survei memiliki metodologi sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pangi mengungkapkan, sangat sulit di zaman demokratisasi sekarang ini menemukan lembaga survei yang tidak ada pesanan. Sebab, perlu biaya yang tinggi untuk melakukan survei.

Leave a Reply