TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ‎Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dinilai melanggar konstitusi, terutama Undang-Undang Pilkada karena menempatkan perwira tinggi Polri sebagai pejabat gubernur ‎Jawa Barat dan Sumatera Utara selama proses Pilkada 2018.‎

“Mendagri diduga melanggar konstitusi dan menciderai UU Pilkada,” kata ‎pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Menurutnya, ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang bisa menjadi penjabat gubernur, sehingga ditempatkan perwira tinggi Polri maka terkesan dipaksakan.

“Pertanyaannya apakah memang betul tidak ada lagi pejabat karir dan profesional di Kemendagri dan pejabat tingkat provinsi mengisi posisi pos penjabat gubernur,” ujarnya.

Dirinya merincikan, dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, Pasal 4, Ayat 2, menyebutkan Penjabat Gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dalam negeri atau pemerintah provinsi.

Selanjutnya jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada.

Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menempatkan Pati Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara diperbolehkan, pertama karena pilkada serentak di 17 provinsi sehingga menyebabkan persediaan pejabat tinggi pimpinan madya di Kemendagri habis.

Kedua, Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Jawa dan di pulau Sumatera yang rawan konflik (chaos) sehingga menempatkan pati Polri sebagai Penjabat Gubernur merupakan pilihan terbaik.

“Memang itu hak prerogatif dari Mendagri, namun jangan sampai terkesan pemerintah suka-suka dalam mengelola negara, dan dikelola secara amatiran. Mengelola negara harus berbasiskan koridor hukum dan sesuai aturan main konstitusi, bukan regulasi yang dilanggar sesuka hati,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, ‎bagaimana masyarakat tidak menaruh kecurigaan, ada yang tak lazim dan peristiwa langkah setelah reformasi bahwa penjabat gubernur dari pati Polri.

Keanehan tersebut adalah Mendagri Tjahjo Kumolo yang merupakan kader PDIP dan PDIP mengusung calon kepala daerah di Jawa Barat dengan latar belakang TNI dan Polri.

“Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah kontestasi elektoral pilkada dan melanggar regulasi serta fatsun politik. Jangan coba-coba kembali menarik-narik, main mata, atau menjadikan jaringan TNI dan Polri sebagai komoditas politik demi mendulang elektoral kemenangan,” tegas Pangi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *