KAMPANYE hitam diprediksi masih akan tetap digunakan dalam pilpres 2019 mendatang. Kampanye hitam tersebut akan lebih banyak dilakukan melalui media sosial (mendsos).
“Jadi potensi akan terulangnya kembali (kampanye hitam) di pilpres 2019 masih besar. Kalau (pilpres 2014) obor rakyat dalam bentuk tabloid, kalau besok (pilpres 2019) medsos. Itu justru lebih sulit lagi dikontrol dan diawasi,” kata Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (16/9).
Direktur Eksekutif Voxpol Center itu menjelaskan bahwa strategi bertarung dalam memenangkan kontestasi elektoral ada dua, yakni menggunakan kampanye hitam dan kampanye negatif. Menurutnya, kampanye negatif tidak masalah digunakan lantaran kampanye tersebut masih menggunakan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Tapi kalau kampanye hitam tidak ada data dan fakta,” tambahnya.
Kampanye hitam akan sangat berbahaya apabila media yang digunakan adalah media sosial. Pasalnya, media sosial saat ini sangat mudah sekali diakses.
“Jika pilpres mendatang (kampanye hitamnya) dalam bentuk medsos, serangannya lebih dasyat lagi,” ucapnya.
Untuk itu, menurutnya, Kepolisian harus mengusut tuntas siapa dalang dibalik penyebar ujaran kebencian yang saat ini tengah didalami, yaitu kelompok saracen.
“Ya harus diusut tuntas,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi apakah penerapan sanksi dalam UU ITE sudah efektif dalam memberikan efek jera.
“Apakah cukup efektif UU ITE ini untuk menanggulangi hate speech dan hoax ini, karena UU ITE ini belum ada efek jera atau daya kejutnya belum kelihatan, tetap saja produksi hate speech ini tetap besar,” terangnya.
Secara terpisah, Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding pun menekankan bahwa penyebar ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, seperti kelompok saracen, harus diusut tuntas. Pasalnya, hal-hal tersebut bisa merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat dan memecah belah rasa persatuan dan kesatuan antar kelompok.
Untuk itu, ia meminta kepada pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kelompok penyebar ujaran kebencian tersebut.
“Persoalan itu sudah diusut dan sedang ditangani pihak kepolisian. Pihak kepolisian punya kewajiban dalam membongkar kasus ini, apa motif, siapa yang menggerakan, siapa yang membiayai dan siapa intelektualnya supaya itu tidak meresahkan masyarakat,” tuturnya.
Partai Hanura yang merupakan salah satu partai yang telah menyatakan akan mendukung kembali Joko Widodo dalam pilpres 2019 pun telah mengantisipasi adanya serangan negatif terhadap Jokowi sejak dini. Sudding mengatakan pihaknya terus mengintensifkan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kinerja pemerintahan Jokowi.
“Kita lebih mengintensifkan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang faktual, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini merupakan suatu bukti nyata yg bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.
