PARLEMENTARIA.COM– Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago menilai, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo yang institusinya tidak bakal memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR membuktikan bahwa pimpinan lembaga anti rusuah tersebut besar kepala.

“KPK jangan besar kepala. Sebagai pimpinan lembaga negara, harusnya Agus Rahardjo mengerti adab dan paham etika dalam mengelola negara,” kata Pangi, Selasa (25/9) menanggapi pernyataan Agus yang tetap pada pendiriannya bahwa pimpinan KPK tidak bakal memenuhi panggilan Pansus Hak Angket DPR RI.

Dikatakan pengajar ilmu politik Universitas Bung Karno ini, KPK wajib menjaga fatsun politik dan saling menghargai sesama lemabaga negara. “Apalagi salah satu tugas DPR itu adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya lembaga negara.”

Saya, lanjut laki-laki kelahiran Sijunjung, Sumatera Barat, 20 Januari 1986 ini, tak sepakat kalau lembaga ad hoc tersebut dibubarkan karena penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan belum bekerja maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

“Namun, juga tidak bisa ada kelompok yang membabi-buta melakukan pembelaan. Kita masih membutuhkan KPK tetapi harus ada perbaikan sehingga pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai harapan rakyat.”

Sebelumnya, Agus Rahardjo kepada awak media sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI mengatakan, institusi yang dia pimpin tidak bakal memenuhi panggilan Pansus DPR RI sebelum ada putusan MK soal uji materi UU MD3. “Kami dari KPK tetap menunggu putusan uji materi yang sudah diajukan ke MK terkait UU MD3,” kata Agus.

Dikatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil Putusan MK. Ini diperlukan agar KPK bisa mengambil sikap terkait undangan rapat atau panggilan Pansus Hak Angket tersebut.

Agus berharap dalam waktu tidak lama lagi sudah ada putusan dari MK terkait uji materi yang diajukan institusinya. “Kalau kami berharap mudah-mudahan MK bisa cepat. Paling tidak memutuskan putusan sela. Itu saja dari kami.”

Pada kesempatan serupa, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, selama ini pihaknya sudah menjalankan tata kelola kelembagaan, koordinasi dan supervisi dengan baik.

“Sudah banyak fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan bersama Polri dan Kejaksaan Agung dalam upaya pencegahan maupun penindakan korupsi. “KPK sering menggelar pelatihan bersama. Bahkan setiap Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK selalu di back up Kepolisian. Saya menepis tudingan itu.”

Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (25/9) pagi, Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan bahwa Pansus mendapatkan empat fokus penyelidikan yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola Sumber Daya Manusia, dan tata kelola anggaran di KPK.

Dikatakan, terkait aspek kelembagaan, KPK gagal dalam memposisikan dirinya sebagai lembaga supervisi dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak mampu membangun kerja sama yang baik dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan baik dan terjadi kemandekan supervisi karena laporan dari Kejaksaan tidak ditindak lanjuti KPK,” kata politisi senior Partai Golkar tersebut.

Dikatakan, Pansus menemukan adanya dugaan pelanggaran aturan dalam mengumpulkan alat bukti dan ada saksi yang harus mengikuti keinginan penyidik KPK. 

Leave a Reply