TEMPO.CO, Jakarta – Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menilai perlu adanya pertemuan jilid kedua antara Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sebelum peringatan 72 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Dengan harapan, pertemuan dari kedua tokoh tersebut (Jokowi dan SBY) bisa menurunkan tensi politik yang kian memanas,” kata Pangi yang juga merupakan Direktur Eksekutif Voxpol Center, dalam siaran tertulisnya, Sabtu, 5 Agustus 2017.
Baca juga: Penjelasan Partai NasDem Soal Pidato Viktor Laiskodat
Pangi mengatakan suhu politik saat ini sedang keruh setelah komentar kontroversial politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat yang cukup berpotensi memantik api konflik. Viktor, dalam pidatonya di Nusa Tenggara Timur, menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN, sebagai partai yang intoleran dan mendukung khilafah. Partai NasDem sendiri merupakan partai pendukung pemerintah Jokowi-Kalla.
“Kita tentu tidak menginginkan suasana kesejukan bangsa terganggu dengan statement brutal dan fitnah keji seperti yang dipertontonkan Viktor secara telanjang, membuat suasana makin keruh,” kata Pangi.
Menurut Pangi, pertemuan dua tokoh tersebut setidaknya bisa menyejukkan suhu politik. Ia mengambil contoh mantan Presiden AS, Barack Obama, dan penggantinya, Donald Trump, yang kerap bertemu setiap ada persoalan kebangsaan yang serius.
Pangi menuturkan, pertemuan SBY dan Jokowi bisa membahas sejumlah hal yang belum memiliki titik terang, terdapat perbedaan sudut pandang, perspektif, dan belum adanya jalan keluar serta terkesan ada perbedaan pendapat yang cukup tajam. Di antaranya soal UU Penyelenggara Pemilu.
Related Articles
JAKARTA - Aksi unjuk rasa pada Jumat 4 November 2016 oleh sejumlah umat muslim pengaruhi percepatan proses penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok....
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, ada sejumlah menteri yang masih bisa dipertahankan atau tidak diganti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode...
Merdeka.com - Pimpinan DPR sempat merasa aneh atas kasus korupsi proyek e-KTP di masa kepemimpinan Ketua KPK Agus Rahardjo. Sebab, pada era ini proyek itu dianggap terindikasi korupsi. Agus dianggap...