BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai wajar saja jika masyarakat mencurigai keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013, yang terbitkan pemerintahan Presiden Jokowi.

“Soekarno (Presiden I RI), juga pernah hampir diingatkan masyarakat soal Presiden seumur hidup itu, tapi tidak diindahkan. Ketika Soekarno sudah mulai mengeluarkan dekrit Partai Masyumi, itu sudah dicurigai juga,” kata Pangi berbicara dalam Forum Legislasi tentang “Nasib Perppu Ormas di DPR” yang diselenggaran di Media Center Gedung Nusantar III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).

Dikatakan Pangi, Perppu Ormas bisa saja disalahgunakan oleh penguasa dengan menjadikannya alat politik untuk meredam, membungkam lawan politik, atau ormas yamg berseberangan dengan sikap pemerintah.

“Sekarang kalo kita curigai juga dianggap tidak Bhinneka, tidak Pancasila, dan tidak ke Indonesiaan, anti-NKRI, dan mendukung radikalisme,” ucapnya.

Karena itu menurutnya, dialetika antitesis dan sintesis itu harus dibangun. Karena Soekarno-Hatta itu berdebat melahirkan buku dibawah bendera revolusi, kemudian Hatta membangun demokrasi Indonesia tidak dengan liberal, tapi Hatta tidak punya kooporasi yang ideal.

“Nah sekarang yang menjadi problem adalah ketika dialektika antitesis dan sintesis yang kita bangun, kita dicurigai juga gitu. Karena proses ruang itu pasti dibangun untuk melahirkan orang yang betul-betul matang, supaya tidak gagal paham tadi,” tambahnya lagi.

Diakui Pangi bahwa proses pro dan kontra itu biasa. Tapi sekarang, kalau kontra kemudian dihadap-hadapkan dengan pro, yang dibunuh karakternya langsung. Padahal gagasan idenya bisa dipikirkan bersama.

“Kekhawatiran kita itu, kita di stempel. Mestinya kalo kita berdebat harus secara rasional. Jangan-jangan ini (Perppu Ormas) pengalihan hukum yang sedang kacau balau ini. Ini patut kita curigai, mau apa pemerintah,” katanya.

Karena zaman Orde Baru saja, tambah Pangi, yang demonstrasi dianggap anti pembangunan. Dan pada saat itu Pancasila tidak populer. “Saya khawatir Perppu Ormas ini menjadi tameng penguasa,” tukasnya.

Namun, ia pun meminta kepada pemerintah sebagai penguasa untuk berjalan sesuai trayeknya. “Dengan begitu, kegaduhan baru tak akan terpantik. Menurut saya, hukum tidak boleh ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan atau rezim,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *