Publicapos.com – Partai Amanat Nasional (PAN) dianggap sering berseberangan dengan kebijakan Presiden Jokowi, hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan partai pendukung koalisi pemerintah, terutama sikap PAN soal Perppu Ormas belum lama ini. 
 
Pengamat menyarankan, harusnya PAN bisa tegas dalam berpendirian. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Minggu (20/8/2017) kemarin. Ia menilai, Rakernas PAN kali ini tidak membahas soal sikap di pemerintahan atau oposisi.
 
Pengi mengatakan, posisi PAN di pemerintahan kurang konsisten, karena ada beberapa kebijakan presiden yang justru ditentang oleh PAN. Mestinya, katanya, PAN tidak mengambang dan bisa bersikap tengas dalam berpihak.    
 
Dia mencontohkan PDIP yang hampir 10 tahun oposisi, dan menang mutlak dalam Pileg dan Pilpres 2014. Sikap oposisi PDIP terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu disebut menguntungkan PDIP secara jangka panjang.
 
“Karena pangsa pasar PDIP adalah yang kurang puas dengan kinerja SBY pada waktu itu. Namun sikap politik PAN main dua kaki, sebetulnya nggak terlalu menguntungkan bagi PAN secara elektoral. Karena sikap politiknya yang enggak jelas,” kata Pangi.
 
Ia menambahkan, secara kalkulasi politik dan investasi Pemilu 2019, sikap PAN menjadi bagian koalisi pemerintah juga tidak terlalu menguntungkan bagi partai itu. PAN dinilai rugi secara elektoral karena tidak bisa mengambil suara pemilih yang kecewa dengan pemerintahan sekarang.
 
“Kalau sikapnya jelas oposisi dan mengkritik kebijakan pemerintah, maka PAN bisa mengambil pemilih zona market yang lain,” ujar Pangi.
 
Seperti diketahui, PAN menggelar rapat kerja nasional di Bandung, pekan ini. Ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Rakernas kali ini. Selain Pilkada serentak 2018, Rakernas juga akan membahas arah dukungan PAN di Pilpres 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *