KOMIKA Muhadkly MT atau Acho menjadi nama yang kesekian kalinya yang diperkarakan lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Curhat Acho di blog pribadinya tentang pengelolaan apartemen Green Pramuka dianggap merugikan, sehingga dia dilaporkan ke polisi. Namun sebelum kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, kedua pihak akhirnya memutuskan berdamai.

Damar Juniarto, Regional Coordinator SAFEnet memastikan akan banyak nama lainnya yang akan tersandung lewat UU ITE. Karena itu, dia minta agar pasal-pasal yang rentan disalahgunakan atau “pasal karet”, agar segera direvisi jika tidak ingin bertambahnya korban.

“Itu pasal karet yang hanya menguntungkan orang berkuasa,” ujar Damar, Selasa (8/8/2017). Menurutnya, banyak pihak yang menulis dan mengkritik persoalan tersebut. Namun hingga saat ini pasal tersebut masih berlaku. Menurutnya, penyelesaian kasus pencemaran nama baik tersebut tidak mesti melalui pengadilan pidana, namun bisa diselesaikan melalui jalur perdata.

Walapun tak menampik jika perbuatan pencemaran nama baik juga adalah tindakan yang merugikan, namun Damar menilai, pemenjaraan bukan hukuman yang tepat. “Memang pencemaran nama itu tindak pidana? Di mana pidananya? Itu perbuatan yang merugikan, ya dihukum saja dengan perdata,” ujarnya.

Kekhawatiran UU ITE disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa juga ditekankan oleh Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center. Dia mengaku, sejak awal lahirnya UU ITE sudah khawatir akan berisi digunakan untuk membungkam para pengkritik Pemerintah. Buktinya, menurut Pangi, pasal tersebut malah menjadi tumpul bila mengenai pihak yang diketahui pro-Pemerintah.

Dalam kasus pidato Viktor Laiskodat misalnya, Pangi meyakini UU ITE tidak akan digunakan untuk menjerat Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI tersebut. “Pesimis UU ITE bisa menjerat Viktor, karena kita tahu posisinya sekarang berada di inner circle kekuasaan. Orang-orang di seputar kekuasaan agak sulit dijerat dan lamban penanganannya,” ujar Pangi, Selasa (7/8/2017).

Sebagaimana diketahui, Viktor dilaporkan sejumlah pihak karena pidatonya yang dinilai provokatif, serta mengandung unsur kebencian dan permusuhan. Viktor menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai partai yang mendukung kelompok ekstremis, pendukung khilafah, dan karena itu tidak boleh didukung.

Viktor hingga saat ini belum diproses secara hukum. Salahsatunya karena dia sebagai anggota DPR dianggap memiliki hak imunitas (kekebalan) sebagaimana diatur dalam Pasal 224 UU MD3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *