Jakarta, CNN Indonesia — Beragam spekulasi berhembus awal pekan ini seiring rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat.

Sepekulasi muncul lantaran Prabowo yang telah didorong maju kembali sebagai calon presiden 2019 oleh partainya kemudian mengambil langkah cepat untuk menemui SBY usai pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (UU Pemilu).

Padahal seperti diketahui Partai Demokrat juga berambisi memajukan calonnya sendiri pada Pemilu 2019.

Namun, ambisi keduanya bisa terjegal dengan aturan ambang batas presiden sebesar 20/25 persen dalam UU Pemilu yang disahkan Kamis (20/7) pekan lalu.

Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, terlalu dini jika pertemuan antara Prabowo dan SBY malam ini, kemudian dikaitkan dengan koalisi pada Pemilu 2019.

“Politik sangat dinamis, dan terlalu dini kita mengambil kesimpulan bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan koalisi 2019 yang dipimpin Gerindra dan Demokrat,” kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).

Akan tetapi, Pangi berpendapat pertemuan Prabowo dan SBY, yang terhitung langka ini dapat menjadi awal baik bagi kedua partai untuk menjalin kerja sama ke depannya.

“Kalau nanti chemistry dan kepentingan sama, maka ya mungkin saja akan menghasilkan koalisi 2019,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal ambang batas presiden dalam UU Pemilu akan mempengaruhi komposisi peta politik di 2019.

Pasal ambang batas presiden yang diuji dalam MK adalah hasil pengesahan UU Pemilu pekan lalu dengan angka 20/25 persen.

“Kalau MK menolak presidential threshold ya tentu akan banyak lagi calon dan kalau tidak, ya tentu semakin terbatas,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/7).

Dengan demikian, lanjut Fadli, peluang pihaknya berkoalisi dengan partai politik lain seperti PKS, Demokrat, dan PAN akan dipengaruhi putusan MK, termasuk mengenai pencalonan presiden di 2019.

Leave a Reply