JAKARTA – Wacana Pembangunan gedung baru yang disertai apartemen oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai polemik di masyarakat. Bahkan wakil rakyat terbelah dalam menyikapi wacana gedung baru tersebut.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengaku mempertanyakan adanya wacana DPR yang ngotot ingin membangun gedung baru itu, sementara DPR dinilai minim prestasi dalam hal legislasi dan pengawasan.

Menurutnya, sebuah konsekuensi logis sikap anggota DPR tidak lagi berpikir dengan akal sehat (common sense) dan matinya hati nurani.

“Presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau Istana baru walaupun seperti diketahui bahwa usia Istana Negara sudah sangat tua, sedangkan DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia Gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara,” ujar Pangi dalam siaran persnya, Rabu (23/8/2017).

Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Hal ini bisa disebabkan dua hal.

Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR). Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal.

Korupsi KTP elektronik (e-KTP) berjamaah mulai dari pimpinan sampai anggota DPR, semakin membuat citra institusi DPR terjun bebas. “Sebutkan apa saja yang menjadi prestasi DPR yang kamu ketahui? Hampir dominan masyarakat tidak tahu apa saja prestasi DPR, wajar masyarakat tidak puas (approval rating) dengan kinerja, pretasi dan capaian DPR selama ini, karena mereka memang tidak tahu apa prestasi DPR,” tuturnya.

Selain itu, DPR juga dipayungi citra negatif daripada citra positif. Masyarakat lebih mengetahui aktivitas DPR yang suka bolos dalam setiap rapat, sering berantem antara sesama anggota DPR, kerap meminta dana aspirasi, dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat.

“Target Proglegnas 37 UU, namun tidak sesuai target, sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun. Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR,” pungkasnya.

Leave a Reply