Besaran gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai tak sesuai dengan fungsi yang diemban. Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) menilai, pemberian hak keuangan yang dirasa berlebihan itu membuat Pancasila direduksi menjadi hanya menjadi sebuah komoditas untuk kepentingan politik.

Koordinator Alaska Adri Zulpianto menyatakan, hal ini menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap sejarah Pancasila. Jika menghayati perjuangan founding fathers dalam merumuskan Pancasila, kata Adri, maka Pancasila tidak akan dijadikan komoditas kepentingan politik.

Di sisi lain, besaran gaji yang ditetapkan Presiden Jokowi pada Dewan Pengarah BPIP melalui Perpres nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP, dianggap sebagai sebuah bakti Jokowi, terutama pada Megawati Soekarnoputri, yang merupakan pimpinannya di PDIP, partai yang saat ini menaungi Jokowi. Mengingat Megawati lah yang menerima gaji paling besar di Dewan Pengarah BPIP, yaitu Rp 112.548.000.

“Pemberian gaji yang lebih besar kepada Megawati seakan-akan (membuktikan) adanya indikasi bahwa Jokowi merupakan petugas partai, maka Megawati diberikan insentif yang lebih besar dibandingkan yang lainnya,” kata Adri kepada Alinea, Selasa (29/5).

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengamini pemberian gaji tinggi pada Megawati sebagai cara penghormatan Jokowi pada sang ketua partai.

Gaji Megawati lebih banyak dibandingkan yang lain di struktur BPIP, itu bisa jadi cara Jokowi memberikan penghormatan dan posisi kepada Megawati,” ucapnya.

Hanya saja, Pangi menilai kebijakan tersebut sangat tidak tepat. Terlebih hal itu terjadi di tengah kondisi rakyat yang kesulitan secara ekonomi.

Pangi mengakui dalam kondisi bangsa yang tengah menghadapi persoalan krisis  nasionalisme, kebhinekaan, dan pluralisme, eksistensi pengarah BPIP berada dalam posisi yang sangat penting. Namun dalam situasi ekonomi dan keadaan keuangan negara yang juga tidak sedang baik, seharusnya pemerintah tetap memberlakukan pengetatan ikat pinggang.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu, penerbitan Perpres dengan besaran gaji yang fantastis, menunjukkan negara yang sudah mulai kehilangan empati dan gagal paham memaknai kondisi rakyat yang makin sulit dan menderita.

“Pak Jokowi memberikan kehormatan di BPIP sebagai negarawan, yang negara lagi membutuhkan mereka dalam menjaga dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Posisi jabatan tersebut sudah terhormat, tanpa gaji fantastis yang bahkan melebihi gaji presiden dan komisaris serta direktur BUMN, tidak elok, melukai dan menyayat perasaan hati rakyat kecil yang sedang kesulitan hidup,” tutur Pangi.

Senada, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan pemberian gaji fantastis itu merupakan sebuah ironi pada mereka yang bertugas membina Pancasila. Sebab besaran gaji yang dialokasikan justru tidak mencerminkan pancasila, terutama pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ironis sekali, saat negara susah, rakyat dalam kondisi susah, ada orang yang mendapatkan gaji yang luar biasa,” tegasnya kepada Alinea.

Karenanya Habiburokhman berpendapat bahwa lebih baik Perpres tesebut dibatalkan dan direvisi dengan aturan yang lebih baik. Hal ini dinilai penting guna menghindari polemik di masyarakat tidak semakin meluas.

“Pak Jokowi harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut,” katanya.

Dikutip Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa gaji dan tunjangan para pejabat BPIP sudah melalui kalkulasi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Menkeu) sebagaimana prosedur dan mekanisme yang berlaku. Menurut Presiden, angka tersebut terhitung besar karena tak cuma angka gaji saja, melainkan termasuk komponen lain seperti tunjangan dan asuransi.

“Itukan sudah berangkat dari hitung-hitungan dan analisis di kementerian-kementerian yang ada. Sekali lagi itu bukan dari hitung-hitungan dari kita lho ya. Hitung-hitungan dari kementerian. Analisis jabatan di Kemenpan. Kemudian kalkulasi dan perhitungan mengenai besarnya itu di Kemenkeu. Ditanyakan saja ke sana,” katanya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyebut gaji pokok Megawati sebenarnya hampir sama dengan para pejabat negara lain, yaitu Rp 5 juta. Ia juga menyebut tunjangan yang diberikan pada pejabat BPIP sebenarnya paling rendah ketimbang para pejabat di lembaga lain, yaitu Rp 13 juta.

“Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil, Rp 13 juta karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif, bervariasi, dari Rp 13 juta sampai puluhan juta,” kata Sri Mulyani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *