Liputan6.com, Jakarta – Wacana reshuffle kabinet Jokowi kembali berembus. Sejumlah menteri dikabarkan dalam posisi tidak aman dan berpotensi tergusur dari jajaran menteri Kabinet Kerja.

Pemicunya diduga adalah kasus hukum yang membelit mereka. Sejumlah menteri tersebut tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus hukum di lembaganya masing-masing.

Setidaknya ada tiga menteri Kabinet Kerja saat ini yang dimintai keterangan oleh KPK. Mereka adalah Menpora Imam Nahrawi (kasus dana hibah KONI), Menag Lukman Hakim Syaifuddin (kasus dugaan jual beli jabatan), dan Mendag Enggartiasto Lukita (dugaan gratifikasi yang melibatkan politisi Golkar Bowo Sidik). Status ketiganya saat ini masih saksi.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, reshuffle sangat mungkin dilakukan dan bisa kapan saja. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi dasar ketika Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama adalah soal kinerja, dan yang kedua jika menteri tersebut tersangkut kasus hukum.

“Begitu dia (menteri) jadi tersangka pasti langsung di-reshuffle,” tukas Johan Budi kepada Liputan6.com, Senin (13/5/2019).

Johan menyatakan, jika ada menteri yang terseret kasus hukum, Jokowi biasanya akan langsung memanggil menteri tersebut ke istana untuk mengklarifikasi kasusnya.

“Atau bisa juga sebaliknya, menteri yang bersangkutan segera melapor ke istana terkait kasusnya,” katanya.

Hal yang sama juga dilakukan terhadap tiga menteri yang tengah berurusan dengan KPK tersebut. Johan menyatakan, tiga nama tersebut telah dipanggil ke istana untuk menjelaskan permasalahan hukum yang melibatkan nama mereka. Pemanggilan dilakukan beberapa waktu lalu dengan rentang waktu berbeda.

“Hanya, sekali lagi, jangan langsung disimpulkan akan ada reshuffle. Konteks menteri dipanggil atau datang ke istana bukan karena akan ada reshuffle, tapi hal biasa yang dilakukan ketika ada menteri berurusan dengan hukum. Klarifikasi,” ujarnya.

Terlebih, sampai saat ini para menteri yang berurusan dengan KPK tersebut belum ada yang menjadi tersangka, melainkan masih sebatas saksi.

Johan menambahkan, Jokowi selalu mengevaluasi kabinetnya setiap saat. Evaluasi para menterinya tidak berpatokan pada termin-termin tertentu atau sisa masa kerja.

“Pak Presiden Jokowi selalu cross-check kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri,” jelas Johan.

Meski reshuffle adalah hak prerogatif presiden, Jokowi selalu mendiskusikan keputusannya  dengan sejumlah pihak.

“Pasti ada diskusi dulu. Ketua umum partai biasanya diajak bicara, termasuk juga dengan Wapres Pak Jusuf Kalla,” ujar Johan