Munculnya wacana penambahan kursi pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) adalah permintaan yang memuakkan.

Saya kira tak pantas DPR meminta penambahan kursi pimpinan disaat kinerja lembaga tersebut tak henti-hentinya disoroti, seringkali blunder dan mendapat kritikan, belum lagi capaian produktivitas menghasilkan undang-undang tergolong masih rendah (prolegnas)

Ngototnya DPR, MPR dan DPD untuk menambah kursi pimpinan jelas mencoreng arang di dahi di lembaga itu sendiri. Bagaimana tidak, selama ini kerja lembaga tersebut belum cukup memuaskan publik.

Argumentasi yang menjadi dasar penambahan kursi pimpinan lembaga negara tersebut masih lemah dan dipastikan wacana tersebut akan mengalami patahan di tengah jalan. Ada beberapa alasan mengapa kelompok masyarakat menolak penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD tersebut?

Pertama, penambahan kursi pimpinan lembaga tersebut tidak penting dan lebih terkesan bagi-bagi kursi elite yang tamak kekuasaan semata. Apakah ada jaminan dengan bertambah kursi pimpinan DPR punya korelasi dan berimplikasi terhadap meningkatnya kinerja serta menghasilkan produk undang-undang yang secara kuantitas dan kualitas bermutu?

Apabila kita komparasi, dulu kursi pimpinan DPR berjumlah 4 orang, lebih optimal dan tergolong tinggi menghasilkan produk undang-undang dibandingkan dengan jumlah komposisi 5 kursi pimpinan DPR sekarang. Saya kira, modus operasi penambahan kursi pimpinan DPR lebih kepada bagaimana mengkomodir kehendak PDIP memperoleh kursi pimpinan DPR, sebab tak lazim pemenang pemilu tidak memperoleh kursi pimpinan DPR.

Kedua, wacana penambahan kursi pimpinan DPR hanya akan memicu sintemen negatif, politisi yang tidak mau mendengar arus bawah, pura-pura tuli serta cuek bebek, pertaruhannya jelas tidak main-main, merugikan citra institusi DPR secara lembaga. selama ini DPR sudah bersusah payah membangkitkan kembali animo kepercayaan publik (trust bulding) namun dengan menguatnya wacana tersebut, jelas masyarakat kembali dis-trust terhadap lembaga tersebut.

Ketiga, penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD jelas ujungnya pemborosan dan pada akhirnya cukup menguras dan membebani APBN, momentumnya tidak tepat disaat pemerintah judulnya sedang ikat pingang menghemat dan memangkas anggaran di beberapa kementerian.

Keempat, wacana penambahan kursi pimpinan DPR untuk siapa? memang iya sangat penting untuk partai, namun belum untuk rakyat, alasan penambahan kursi pimpinan DPR yang disampaikan Setya Novanto dalam rangka menjaga kekompakan, kebersamaan dan kesolidan di antara partai-partai, saya pikir argumen tersebut sangat lemah dan tak mendasar sama sekali. Saya pikir, wacana ini perlu dipertimbangkan lagi secara hati-hati, masak-masak dan matang (demokrasi disensus), karena belakangan santer mendapat kecaman dan penolakan keras dari masyarakat.

Pangi Syarwi Chaniago

Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting

Pengamat Politik

Leave a Reply