TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Ekekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu harus mengupayakan agar pelaksanaan Pilkada 2018 bebas politik uang.
Karena menurutnya, apabila KPU serta Bawaslu aktif dalam mencegah politik uang maka ruang untuk melakukan hal-hal negatif itu dapat dihindarkan.
“Penyelenggara pemilu harus menekan terjadinya politik uang. Kalau penyelenggara sigap, maka ruangnya sempit (untuk lakukan praktek politik uang),” kata Pangi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Baca: Maju Pilgub Jatim, Khofifah Enggan Bahas Posisi Menteri Sosial
Pria yang akrab disapa Ipang itu juga menyebut bahwa mahar politik juga sebuah fenomena yang harus dihindarkan dalam pelaksanaan Pilkada.
Dirinya menilai, angka yang digelontorkan dalam sebuah Pilkada cukup fantastis dan hal tersebut sudah bukan rahasia umum lagi.
“Ini bukan rahasia lagi (mahar politik). Rp 6-10 miliar untuk calon Bupati, kalau gubernur beda lagi harganya,” tandasnya.
