Jakarta, GATRAnews – Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (Oso) terlalu banyak mengemban amanat sebagai pimpinan lembaga. Selain DPD, Oso juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Wakil Ketua MPR.
Alhasil, dengan banyaknya jabatan ini, peran dia sebagai Ketua DPD akan sulit dan tugas sebagai representasi daerah tidak akan berjalan maksimal. “Amanah Oso terlalu banyak sekarang jadi Ketua DPD, Wakil Ketua MPR, dan Ketua Umum Hanura, sudah sulit bisa bekerja dengan waktu efektif,” tegas pria yang akrab dipanggil Ipang ini di Jakarta, Selasa (4/4).
Munculnya nama Oso sebelum menjabat Ketua DPD memang bukan hal aneh, mengingat sebagian besar para wakil daerah itu menjadi kader Partai Hanura. Padalah, sesuai dengan gugus tugasnya, DPD adalah representasi daerah dan bukan partai politik.
Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang justru punya fraksi tempat penyaluran aspirasi, DPD RI sendiri Murni representasi perwakilan daerah.
“Fenomena bergabungnya sejumlah senator menjadi anggota parpol itu dianggap sebagai hal yang tidak patut. DPD sebagai lembaga yang terpisah dari keanggotaan DPR yang dipilih dengan dukungan parpol. Tidak ada kepentingan parpol dalam tubuh DPD sebagai perwakilan daerah, yang tak kalah pentingnya DPD tidak boleh diparpolisasi untuk kepentingan partai politik apalagi dimonopoli oleh satu parpol,” kata Ipang.
Jika ini berlaku (Anggota DPD berasal dari partai politik), maka apa bedanya dengan DPR RI? Bagi Ipang, pertanyaan ini penting bagi para senator untuk bisa mencegah terjadinya monopolo jabatan.
“Jika menjabat di parpol seharunya tidak merangkap sebagai anggota DPD. Karena kepentingan parpol itu banyak sedikitnya berpengaruh kepada kinerja DPD nantinya,” ujar dia.
