RMOL. Usul pemindahan Ibu Kota Negara oleh pemerintah akan menjadi kental nuansa politiknya jika dilakukan sebelum Pemilu Serentak tahun 2019.
Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, isu pemindahan Ibu Kota Negara sangat berpotensi menjadi suntikan elektoral bagi presiden yang berkuasa sekarang. Joko Widodo dapat diuntungkan isu tersebut jika mau bertarung lagi di Pilpres 2019.
“Bisa saja pemindahan ibu kota berurusan dengan kepentingan politik. Conflict interest pasti kental. Kalau saya sederhanakan, pemindahan ibu kota cenderung dijadikan komoditas politik, ada insentif elektoral yang didapatkan dari pemindahan ibu kota menjelang Pilpres 2019,” kata Pangi, Jumat (14/4).
Diakuinya bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan keharusan. Dia melihat DKI Jakarta sudah masuk dalam kategori zona bahaya. Jakarta sudah tidak mampu lagi menampung penumpukan penduduk.
“Makin hari Jakarta makin tidak mampu membahagiakan warganya. Tingkat stres makin meningkat dan kerugian negara makin gila-gilaan karena macet dan banjir,” jelasnya.
Kapan dan ke mana Ibu Kota Negara akan dipindahkan, menurutnya sangat bergantung pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kajian itu tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik manapun, termasuk kepentingan politik Presiden Joko Widodo.
“Semua memang bergantung pada kajian Bappenas. Saya kira Bappenas dan presiden sudah main mata. Bappenas pasti bakal pasang badan dan memberanikan pemindahan ibu kota setelah mendapat kepastian dan sinyal dari presiden. Semua risiko siap mereka tanggung demi kepentingan Pilpres 2019,” jelasnya.
