Novanto Ketua DPR Lagi Wajar Dalam Politik
INILAHCOM, Jakarta - Hampir satu tahun sejak 16 Desember 2015 lalu Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Setahun bergulir, kini Novanto kembali didapuk menjadi orang...
JAKARTA, KOMPAS.com – Klien jasa konsultan politik sebagian besar adalah mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mekanisme pemilihan umum oleh pemerintah yang membuatnya menjadi serentak beberapa tahun belakangan ini turut membuat bisnis jasa tersebut mengalami perubahan.
Lantas, apakah Pilkada serentak membuat konsultan politik bisa meraup untung besar?
” Pilkada serentak tidak membuat pekerjaan kami lebih mudah, karena resources-nya sama tapi harus melakukan pekerjaan pada waktu yang bersamaan,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, saat berbincang dengan Kompas.com pada Senin (13/2/2018).
Yunarto menjelaskan, ketika sistem pemilihan umum belum dilaksanakan serentak, lembaganya justru bisa lebih mudah mengatur waktu untuk mendampingi calon-calon yang jadwal pemilihannya berbeda-beda. Sementara, dengan sistem pemilihan serentak, berakibat pada minimnya klien yang bisa ditangani.
“Buat konsultan, Pilkada serentak tidak menguntungkan,” tutur Yunarto.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebutkan kerja konsultan politik tidak boleh setengah-setengah. Bahkan, pihaknya sampai membatasi klien yang meminta untuk didampingi karena kalau memegang banyak, treatment konsultan tidak bisa maksimal.
“Pilkadanya serentak, tapi konsultan punya sumber daya yang terbatas. Itu problemnya,” ujar Pangi.
Meski begitu, Pangi memandang bisnis ini bisa makin berkembang ke depan. Selama penentuan pejabat publik dilakukan berdasarkan pemilihan secara langsung, maka jasa konsultan politik akan terus dibutuhkan.
Ada berbagai macam layanan jasa yang ditawarkan lembaga konsultan politik, tetapi secara garis besar terdapat tiga jenis layanan. Yunarto menjelaskan, dengan mengambil contoh konsultannya sendiri, dia menyebutnya sebagai 3M, yaitu Mapping, Monitoring, serta Mobilizing.
“Mapping berupa riset tentang perilaku pemilih dan bagaimana pemetaan di antara mereka dengan kompetitor,” ucap Yunarto.
Kemudian monitoring merupakan pendampingan serta mobilizing lebih kepada eksekusi untuk pemenangan calon tertentu. Contoh mobilizing di antaranya kampanye door to door hingga memberi pelatihan kepada para saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Meski secara garis besar jasa konsultan politik ada pada tiga ranah itu, kenyataannya banyak konsultan politik yang juga menerima order untuk hal-hal teknis lain, seperti membuatkan video hingga mencetak spanduk yang dipakai untuk berkampanye.
