JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menanggapi komentar Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto terkait ‘moralitas’ pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini terkait tertangkapnya petinggi BUMN, yakni Direktur dan GM PT PAL Indonesia dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas KPK.
Menanggapi hal tersebut, pengamat Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Anggota DPR jangan hanya banyak bicara moralitas saja. Sebab antara DPR dengan
“Anggota DPR juga selama ini nggak beres dengan dirinya sendiri. Bolak balik dipanggil KPK dan banyak juga anggota DPR ujung cerita hidupnya adalah penjara,” kata Pangi.
Untuk itu dirinya sepakat pengawasan terhadap BUMN perlu ditingkatkan.
“Saya yakin dan percaya betul banyak dana BUMN disunat untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Maka wajar kaset usang dan laguBUMN ngak pernah untung dan selalu rugi. Belum lagi komisaris jadi sapi perahan oleh tim sukses presiden dan kepala daerah,” tegas Pangi saat dihubungi Netralnews, di Jakarta, Minggu (2/4/2017).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Indonesia berharap ke depannya harus dikaji ulang penempatan komisaris, sesuai dengan prinsipal ‘the right man in the right place‘. Harus punya kapabilitas dan kredibilitas sehingga bisa dan berkemampuan membuatBUMN makin maju dan baik.
“Selama jabatan komisaris hanya untuk jabatan politis tim sukses dan relawan, ya kita nggak bisa berharap banyak. Termasuk presiden Jokowi, lagunya tak bagi-bagi kekuasaan tanpa syarat, realitasnya komisaris dominan dari jabatan politis sebagai balas jasa telah memenangkan presiden Jokowi,” ujarnya.
Pangi menyarankan, harus ada gerakan penyelamatan BUMN sehingga tak menjadi sapi perahan oleh partai politik (parpol).
“BUMN kita sudah level berbahaya, punya kans disalahgunakan, ditambah lagi lemahnya pengawasan dan roboh benteng moralitas elite dan pejabat, hanya sedikit pada akhirnya mereka bertahan dan tak terjebak pada tindakan koruptif,” tegas Pangi Syarwi Chaniago.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto mempertanyakan moralitas pejabat BUMN. Dia mengatakan, gaji tinggi yang selama ini mereka nikmati tidak menjamin terjaganya moralitas.
Sindiran itu terkait tertangkapnya Direktur PT PAL dalam operasi tangkap tangan (OTT) tim penyidik KPK, di Surabaya dan Jakarta, Kamis (30/3/2017) lalu.
“(Ini) membuktikan di BUMN masih belum good governance,” tegas politisi PDIP itu saat dihubungi wartawan di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, dengan tertangkapnya petinggi PT PAL menunjukan bahwa fasilitas besar dari negara tidak bisa menjamin kinerja yang baik. “Gaji tidak menjamin. Ini kan masalah moralitas,” kata dia.
