JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tidak sedang berpolitik dalam pernyataannya yang menyebutkan bahwa ada pihak telah mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembelian 5000 senjata api secara ilegal.
Menurutnya, pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut harus dijadikan sinyal peringatan dini adanya ketidakberesan didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya menilai justru Gatot bukan berpolitik namun memberikan sinyal dan peringatan ancaman nyata bagi keamanan dalam negeri terkait senjata ilegal, malah Gatot kok dituduh berpolitik ketika menyampaikan informasi maha penting sehingga diharapkan negara siap siaga dari ancaman internal dan eksternal,” ujar Pangi melalui siaran pers yang diterima Jitunews.com, Rabu (27/9).
Menurutnya, banyak pihak yang menyudutkan Gatot Nurmantyo atas pernyataannya tersebut, Pangi melihat hal ini dikarenakan elektabilitas Gatot yang semakin meningkat akhir-akhir ini, sehingga membuat lawan politiknya terus melakukan manuver-manuver kepada lulusan Akabri 1982 itu.
“Informasi Gatot bagi lawan politiknya pasti dimainkan bahwa Gatot sudah menyebarkan horor ketakutan. Namun bagi kelompok lain bisa saja apresiasi dan mendukung langkah Gatot melindungi NKRI dari ancaman mana pun. Lagi pula itu juga disampaikan pada mantan tentara atau purnawirawan, saya pikir nggak ada yang salah. Namun wajar makin meroketnya elektabilitas Gatot membuat aktor yang lain kebakaran jengot, makin kencang manuver politik untuk membunuh karakter Gatot. Saya juga heran, Gatot disudutkan dan sudah mulai yang memakai logika kacau politik devide et empera, adu domba,” jelasnya.
Kendati demikian, Pangi tidak mempersoalkan adanya pihak yang melakukan klarifikasi pernyataan Gatot, dimana dikatakan bahwa pembelian senjata itu sebanyak 500 dan bukan 5000 senjata yang diperuntukan untuk Badan Intelijen Negara (BIN).
“Silahkan dan sah sah saja atau jamak pro kontra dalam habitus demokrasi. Menkopolhukan, Wiranto juga ngak salah, silahkan dan punya hak untuk klarifikasi misalnya tidak benar 5000 tapi yang benar 500 untuk BIN dan tidak benar senjata elegal immpor namun diproduksi dan dipesan di PT Pindad, saya kira ngak ada yang salah,” pungkasnya.
