Jakarta – Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, hingga kini Setya Novanto tak mundur dari jabatannya selaku Ketua DPR maupun Ketum Golkar.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan sudah saatnya Novanto bijak dan tidak ngotot mempertahankan jabatannya.
“Kalau Setya Novanto tidak mundur, akan jadi polemik, kisruh, dan dipastikan merusak citra (positioning) parlemen dan Partai Golkar. Golkar seperti tak punya etika,” kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7/2017).
“Baiknya Setya Novanto dengan kesadaran tingkat tinggi legowo mundur. Jika Setnov tak mundur, semakin menanjak distrust publik terhadap Partai Golkar, secara tak langsung bisa menggerus elektabilitas Partai Golkar,” tambah dia.
Golkar, kata Pangi, butuh penyegaran atau oksigen politik seorang sosok ketua umum yang kredibel, bersih, dan memiliki kapasitas. Dengan demikian, partai ini tidak akan tersandung korupsi di kemudian hari.
“Golkar memang bukan partai yang bertumpu pada sosok figur. Namun sosok ketua umum yang hebat dan bersih bisa sedikit-banyak memberikan dampak insentif elektoral, membantu mendongkrak elektabilitas partai,” jelas Pangi.
Dia menyebut tradisi politik (habitus) Demokrat, NasDem, PKS, dan parpol lainnya patut dicontoh oleh Golkar.
Begitu menempel status tersangka, mundur dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu putusan yang dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah),” kata Pangi.
“Mestinya Setnov mundur saja, sehingga bisa fokus konsentrasi menyelesaikan kasus hukum yang sedang membelitnya,” tutupnya.
Setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka, Golkar sudah menegaskan tidak akan ada munaslub untuk pergantian ketum. Hal itu adalah hasil rapat pleno Golkar.
“Keputusan ketiga DPP Golkar tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa,” ujar Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).
