JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa mengacungkan kartu kuning kepada Jokowi dinilai sebagai cara mengkritik yang halus, tetapi efektif.
Aksi itu dilakukan Zaadit saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis ke-68 UI di Balairiung, Depok, Jumat (2/2/2018).
“Menurut saya, ini kritikan yang sudah halus dan elegan terhadap pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi, Jumat malam.
Baca juga: Cerita Ketua BEM UI Nekat Kartu Kuning Jokowi dan Diamankan Paspampres
Menurut dia, cara seperti ini jauh berbeda dengan aksi demonstrasi mahasiswa di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.
“Di era SBY, kritik sangat bengis dan parah. Mulai dari bakar foto Presiden SBY sampai demo pakai kerbau,” kata dia.
Pangi menilai, aksi yang dilakukan seorang diri oleh Ketua BEM UI ini bisa menjadi sorotan masyarakat.
“Aksi satu ketua BEM UI tiup peluit kartu kuning langsung trending topicdan jadi effect yang efektif mengingatkan pemerintah,” kata dia.
Baca juga: Bantah Johan Budi, BEM UI Tegaskan Tak Ada Jadwal Pertemuan dengan Jokowi
Selain itu, Pangi juga mengapresiasi tak ada kerusuhan yang timbul dari aksi ini. Zaadit yang melakukan aksi seorang diri juga tidak mendapat perlakuan kasar dari Paspampres.
“Salut dan kita apresiasi Presiden Jokowi, terkesan Presiden Jokowi tidak lah otoriter seperti banyak tuduhan orang selama ini terhadap Beliau. Presiden sangat demokratis,” kata dia.
Sebelumnya, Zaadit mengatakan, kartu kuning tersebut diberikan sebagai peringatan kepada Jokowi mengenai berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.
Ada tiga isu utama yang menjadi sorotan BEM UI.
Pertama, gizi buruk dan wabah penyakit di Asmat, Papua, yang kini sudah menewaskan puluhan orang.
Kedua, rencana pemerintah mengangkat penjabat gubernur dari Polri/TNI. Langkah ini dinilai bisa membuat polri/TNI tak netral dalam Pilkada.
Baca juga: Gara-gara Kartu Kuning, Pertemuan Jokowi dengan BEM UI Batal
Ketiga, BEM UI menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.
Zaadit mengatakan, BEM UI sebenarnya hendak menyampaikan langsung tuntutan ini kepada Jokowi tanpa melakukan aksi.
Pihak rektorat, menurut dia, sudah menjanjikan adanya pertemuan antara Jokowi dan BEM UI. Namun, hingga pagi tadi, tak ada penjelasan lebih lanjut terkait janji tersebut.
“Jadi aksi ini upaya kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada Pak Jokowi yang sudah bersedia hadir di UI,” kata dia.
