Jakarta, Hanter – Pengamat politik dari Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewaspadai para pembisik yang memberikan informasi dan data. Pasalnya akibat informasi yang tidak benar sejumlah proyek infrastruktur mangkrak.
Sebagai antisipasi, ujar Pangi, sebaiknya Presiden tidak mendengar dan menerima semua masukan dan informasi dari pembisik-pembisik baik yang di Istana maupun diluar Istana. Karena bisa saja ada diantara pembisik tersebut yang sesat dan sarat kepentingan.
“Pembisisik di lingkaran Jokowi yang tak matang kalkulasi sebaiknya mundur. Oleh karena itu Jokowi dan timnya harus berhitung ulang. Jangan paksakan proyek yang ambisius jika memang di luar kemampuan APBN. Apalagi saat ini keuangan negara sedang kritis karena gagal meningkatkan sektor pajak sebagai penghasil negara,” kata Pangi kepada Harian Terbit, Selasa (12/7/2017).
Menurutnya, Jokowi sangat ngotot dan ambisius membangun mega proyek infrastruktur. Padahal, yang menjadi catatan cukup serius sebaiknya pembangunan mega proyek berasal dari pajak bukan berasal dari hutang.
“Ini sikap dan keputusan yang maha berbahaya.Proyek ambisius Presiden Jokowi kalau tak dikendalikan bisa burujung pada negara gagal,” tegasnya.
Perencanaan
Sementara itu Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, jika benar banyak proyek infrastruktur Jokowi yang mangkrak maka hal tersebut menjadi bukti bahwa perencanaan yang dilakukan Jokowi dan timnya kurang terkonsolidasi dengan baik. Oleh karena itu Jokowi dan tim perlu melakukan skenario alternatif dalam mengatasi proyek yang mangkrak di lapangan.
Syamsudin mengakui tidak setuju dengan kerja Jokowi, karena dia hanya terkesan mengerajakan infrastrukrur tapi minim perhatian dalam bangunan demokrasi. Misalnya respon terhadap RUU pemilu yang kurang. Bahkan diperiode inilah sejarah tercatat hanya di Indonesia ada konflik kelembagaan negara berkepanjangan. Dalam kepimpinan Jokowi ada satu orang bisa rangkap jabatam dalam lembaga negara yakni Ketua DPD sekaligus pimpinan MPR.
“Negeri tentu dan harus percepatan penyelesaian infrastruktur. Tapi presiden sejatinya hanya pada kebijakan lalu mempercayaankan pada Kementrian atau lembaga untuk teknisnya. Presiden harus paham.negara bukan hanya infrastruktur melainakan banyak bangunan lain yang juga mendesak penyelesaiannya,” paparnya.
